RadarOnline.id, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P, memerintahkan seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini merupakan implementasi dari tugas ATR/BPN untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, yaitu dengan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.
” Sesuai perintah Presiden, PTSL agar dipercepat. Ini menjadi pekerjaan yang tidak boleh lepas. Target saya supaya bisa 100 persen sebelum tahun 2024, “ujar pria kelahiran Malang Jawa Timur, 8 November 1963 ini, Kamis (23/6/2022).
“Kalau sudah 100 persen, maka secara geospasial, batas, luas, kemudian koordinat itu semuanya sudah masuk di sertifikat,” jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-14.
Hadi yang dilantik yang sejak 15 Juni 2022 oleh Presiden Joko Widodo meyakini, dengan adanya sertifikat maka tidak akan ada lagi lahan yang tumpang tindih. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir lagi dengan mafia tanah.
“Paling ketar-ketir adalah mafia tanah. Selesai sudah. Oleh karena itu, tugas saya saat ini adalah di antaranya bagaimana memberantas mafia tanah,” ujar lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987 ini.
Suami dari Ny. Nanik Istumawati juga memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar menjauhkan diri dari pungutan liar (pungli).
Ia menegaskan sanksi pemecatan mengancam kepala kantor pertanahan jika terjadi pungli.
“Ini yang perlu dicatat, petugas tidak melayani dengan baik, melakukan pungli, saya tidak segan mencopot kepala kantor pertanahan,” pungkas ayah dua orang anak ini, mengutip laman resmi Kementerian ATR/BPN.
Untuk diketahui, sesuai proses penghitungan bidang dalam PTSL dalam pengukuran sampai serah terima sertifikat hak milik terdapat iuran sebesar Rp150 ribu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
TIAR
