RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna membenarkan, bahwa Depok adalah sebagai Kota penyanggah dari Jakarta sebagai Ibukota negara. Namun, hingga saat ini Depok boleh dibilang belum menjadi kota yang mandiri karena masih tergantung dengan daerah lainnya.
” Itu terbukti, setiap pagi warga Depok rela berjubel naik KRL Communter Line ke Jakarta untuk mencari nafkah, ada yang jadi pegawai negeri, karyawan swasta, dan lainnya. Jadi, saya menginginkan Depok menjadi kota yang mandiri,” ucapnya, Sabtu (28/3).
Di menjelaskan, bahwa dirinya memiliki pemikiran dan ketertarikan untuk mengoptimalkan komoditas pangan, seperti sayuran. Memang, tidak harus sayuran saja, komoditas lain yang potensial juga dapat dilirik. Sebab yang jadi pertimbangannya adalah kebutuhan bahan sayur-mayur di Depok yang cukup tinggi mengingat jumlah populasi penduduk sudah mencapai 2,3 juta orang per Juni 2019 jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Artinya, itu adalah kebutuhan untuk Depok saja, belum daerah sekitarnya terutama Jakarta. Tentu, untuk permintaan sayur-manyur saja sangat besar, dan itulah peluang bisnis yang signifikan,” jelas Pradi.
Menurutnya, bahwa untuk memenuhi pasokan tersebut, tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Depok sendiri. Sebab, ada kendala jumlah petani dan lahan yang semakin terbatas akibat masifnya proyek hunian. Ini harus disiapkan, misalnya kerjasama dengan daerah yang penghasil sayuran. Kita kontrak dengan petani plasmanya, lalu hasilnya kita kemasnya di Depok.
“Jadi dari produk pertanian yang sudah dikemas sedemikian rupa ini juga didistribusikan ke wilayah DKI Jakarta, yang mana ceruk pasarnya sangat besar. Artinya, kita distribusikan ke DKI lewat kerjasama dengan PD Pasar Jaya. Karena, dengan kualitas kemasan yang bagus dan harga kompetitif, tidak mustahil bisa mencuat dipasar Ibukota,” tutur Pradi.
Pradi juga memaparkan, bahwa dengan peluang ekonomi ini yang masih terbuka untuk digarap. Selain itu, produknya pun bakal lebih higienis karena harus memenuhi standar kemasan yang ketat. Meski demikian, pertimbangan harga juga harus diperhatikan. Artinya, harus terjangkau dengan kemauan daya beli masyarakat.
” Jadi, untuk melangkah ke arah Depok sebagai kota kemasan yang mandiri tersbut, karena dirinya sudah menjajaki peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Bahkan, saya sudah komunikasi dengan Pemda Cianjur untuk sewa lahan sekitar 200 hektare. Kalau berharap di Depok akan sulit, terutama petaninya,” papar Pradi.
Pradi menambahkan, bahwa saat ini Pemerintah Kota Depok sudah menjalin kemitraan dengan petani. Bahkan juga sudah mencoba kontrak dengan petani singkong untuk bahan olahan ke perusahaan keripik renyah dan berhasil. Jadi, dengan skema kerjasama tersebut, akan memberikan kepastian soal pasokan bahan baku. Sebab, adanya kontrak dengan penampung dan berhasil, serta aman itu.
” Jadi, untuk menjalankan bisnis kemasan itu, tentu harus ada unit usaha yang mengelola secara profesional dengan orientasi menggali keuntungan maksimal. Mungkin akan dibuat dulu holdingnya di Depok, atau membuat BUMD pasar. Opsi lainnya, kerjasama dengan DKI Jakarta. Bisa secara B to B [business to business]atau B to G [business to government],” pungkas suami Martha Catur Wurihandini, yang seorang polisi wanita atawa Polwan itu.
Pradi juga mengingatkan, bahwa agar kinerja bisnis semakin lincah, akan menyiapkan perangkat infrastruktur digitalnya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi produk sayur-mayur dalam kemasan ini. Dalam hal pengiriman, pengelola atau holding ini bisa bermitra dengan jasa layanan antar barang secara daring seperti perusahaan startup Gojek. Yang terang, pasokan harus dipastikan lancar, sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan.
“Artinya, ketika semua itu bisa berjalan sesuai rencana, dan saya optimistis tinggal menunggu hasilnya. Selain itu, kita akan jadi Bob Sadino, sayur online. Kaya dari holtikultura. Sambil tidur duit datang,” imbuh Pradi yang sebelumnya terjun ke dunia politik dan menjadi birokrat merupakan seorang pengusaha.
MAULANA SAID
