Oknum Kejari Kabupaten Tangerang Blokir WA Wartawan, Ada Apa Denganmu?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BANTEN – Meminjam penggalan lirik lagu grup band Peterpan ‘Ada apa denganmu?’. Pertanyaan itu layak dialamatkan kepada oknum Pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang berinisial RTH.

Diduga gegara memberitakan kasus dugaan korupsi dan pungli yang sudah lama mengendap di Kejari Kabupaten Tangerang, dan sekaligus hendak meminta tanggapan, malah wartawan RadarOnline.id mendapat perlakuan yang kurang ‘beretika’ dari pejabat publik berinisial RTH, selaku pimpinan tertinggi di Kejari Kabupaten Tangerang.

Padahal dalam menjalankan fungsi dan profesinya sebagai wartawan, hal itu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan, pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Memang akhir-akhir ini, media online ini selalu menanyakan kinerja Kejari Kabupaten Tangerang atas sejumlah kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) yang mandek begitu lama dan tidak jelas penanganannya.

Angeli selaku petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Kabupaten Tangerang mengatakan, untuk ketemu dan konfirmasi ke pimpinan Kejari Kabupaten Tangerang (RTH), belum bisa terkabulkan disebabkan RTH sedang ada giat di luar, Rabu (19/6/2024).

Ini daftar sejumlah kasus dugaan korupsi dan pungli yang yang selalu dipertanyakan media online ini yang sudah lama penanganannya terkubur di Kejari Kabupaten Tangerang antara lain:
1. Kasus ambruknya (gedung) rumah pompa air dengan judul proyek ‘Pembangunan DI Kronjo 2’ senilai hampir Rp 1,2 milar yang dikerjakan oleh CV. Guna Bakti Putra, APBD TA 2022.
2.Kasus dugaan pungli PPDB SMAN 3 Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2023/2024.

3.Kasus “bisnis kotor” di SMAN 13 Kabupaten Tangerang, misalnya:
– Pungli PPDB Rp 1 juta per siswa lewat jalur titipan.
– Penjualan buku paket 6 jenis Rp 400 ribu.
– Menjual pakaian seragam Rp 2 juta lebih.
– Memungut biaya study tour Rp 2,5 juta.
– Dugaan Penyimpangan Dana BOS.

4. Laporan LSM SOROD terkait Dugaan persekongkolan tender yang melibatkan rekanan CV. Mulia Arinda dan CV. Three Langgeng
5. Kasus ‘mega korupsi’ dugaan mark-up ‘Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa’.

Diduga, lantaran selalu mempertanyakan kasus-kasus tersebut sehingga membuat kuping RTH menjadi tipis, akhirnya membuatnya memblokir WA wartawan ini.

Juga RTH selaku pejabat publik, patut diduga tidak menjalankan amanat dan sebaliknya malah mengabaikan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dan mungkin yang kurang disadari oleh RTH adalah, adapun telepon seluler yang digunakannya itu dibeli dari uang rakyat yang nota bene seharusnya digunakan untuk melayani rakyat. Dan tidak harus menutup diri dengan cara memblokir WA masyarakat.

PESTA TAMPUBOLON

Share.

About Author

Leave A Reply