HOT

Dugaan Korupsi DPUPR Kota Tangerang Diperkirakan Lebih Dari Rp 10 Miliar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, TANGERANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang diduga melakukan korupsi pada pelaksanaan APBD 2021. Sedikitnya Rp 10 miliar uang negara masuk ke pundi-pundi pribadi para pejabatnya.

Uang negara yang menyasar ke kantong para pejabat DPUPR Kota Tangerang itu bersumber dari setoran “fee” dari penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan paket pengadaan Non-Tender Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Barang dan Jasa Lainnya tahun 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, para penyedia jasa ‘diharuskan’ setor ke dinas sebesar 10 persen dari nilai proyek yang dikerjakannya.

” Kalau programnya jadi PL dibawah Rp 200 juta dimana-mana ada setoran. Di kota masih sama kayak jamann XX, 10 persen,” ungkap sumber radaronline.id, Rabu (15/12/2021) lalu.

Dari data LPSE Kota Tangerang diketahui bahwa proyek Non-Tender tahun 2021 bernilai total lebih dari Rp 65 miliar. Maka jika ditarik fee sebesar 10 persen, uang sebanyak Rp 6,5 miliar masuk kantong para pejabat di DPUPR Kota Tangerang.

Selain fee dari paket non-tender konstruksi, ada juga paket pengadaan barang dan jasa lainnya, serta jasa konsultan dengan total nilai lebih dari Rp 37 miliar.

Tak hanya itu, pundi-pundi para pejabat DPUPR Kota Tangerang semakin gemuk lagi dari pungutan di loket pelayanan penagihan. Di pos ini, kontraktor pelaksana proyek “wajib” setor Rp 700 ribu/berkas atau paket pekerjaan.

“Kita diharuskan membayar Rp 700 ribu di bagian keuangan. Kalau kurang dari Rp 700 ribu, pasti dikembalikan, termasuk berkasnya,” ungkap sumber lainnya, Senin (27/12/2021).

Aneh. Padahal di 2 loket pelayanan penagihan di DPUPR Kota Tangerang terpampang stiker bertuliskan “Semua Jenis Pelayanan Tidak Dipungut Biaya”.

Pembaca radaronline.id yang juga adalah kontraktor di Kota Tangerang, mengaku kaget dengan pemberitaan tentang dugaan korupsi di DPUPR Kota Tangerang itu.

“Detil amat bang. Kok tahu semua ? Tahu dari siapa ?,” katanya via phone, Rabu (5/1/2022)

Terkait pungutan itu, Sekretaris DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni dan Kepala Bidang Tata Air, Iwan Setiawan yang ditemui, Jumat (31/12/20221) lalu, tidak berkomentar apapun.

JUARA SIMANJUNTAK

Share.

About Author

Leave A Reply