MARI Sosialisasikan PERMA No. 3 Tahun 2021 Tentang KPPU

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Mahkamah Agung RI mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2021, Kamis (28/10/2021).

Perma No.3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlaku sejak tanggal 17 September 2021, dipublik asikan
secara daring dari MA.

Acara sosialisasi dibuka oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gde Agung Sumanatha dan yang menjadi narasumber penjelasan perma itu adalah Hakim Agung Syamsul Maarif serta Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Ningrum Sirait.

Adapun kegiatan sosialisasi itu merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

PerMA diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 118 yang mengubah
pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana salah satu pasal perubahan tersebut
telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

Ketua Kamar Perdata I Gde Agung Sumanatha dalam sambutannya menyatakan bahwa penyusunan PerMA dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi, dan praktisi melalui serangkaian acara rapat Kelompok Kerja, wawancara dan FGD dengan perwakilan pengadilan niaga di seluruh Indonesia, asosiasi, ahli ekonomi, perwakilan Kementrian terkait, serta akademisi.

Sementara Hakim Agung Syamsul Maarif selaku pensosialisasi memaparkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan ini di antaranya meliputi yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli,
larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi.

Adapun perwakilan dari Pemerintah Australia Jenny Da Rin, Minister Counsellor Political & Strategic Communication Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menyatakan dukungan Pemerintah Australia atas terselenggaranya dialog antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia seputar penanganan perkara persaingan usaha.

“Selama lebih dari dua dekade, pengadilan Australia dan Indonesia telah bekerja sama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai Pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.” ujar perwakilan Australia Indonesia.

Sebagai penutup Professor Ningrum dalam paparannya menyatakan bahwa “PerMA adalah solusi terdekat (immediate solution). PerMA mengisi kekosongan hukum. Tujuan adanya PerMA untuk berkontribusi pada kepastian hukum. Tidak ada produk hukum yang sempurna, PerMA baru ini akan diuji melalui penerapannya di lapangan, dan di masa yang akan datang dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan” , katanya.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI Dr Sobandi, SH mengatakan, Mahkamah Agung RI akan menyimpan acara ini di channel Youtube Mahkamah Agung, sehingga publik dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun berada dengan tujuan agar pengaturan PerMA No. 3 Tahun 2021 dapat diketahui dan dipahami secara luas.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply