HOT

Kejaksaan Akan Tindak Lanjuti Laporan LSM Gempita Atas DPUPR Kota Tangerang

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA TANGERANG – Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan tindak lanjuti laporan pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM Gempita) DPD Tangerang Raya yang melaporkan secara resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang.

Dewa Gede Wirajana, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, melalui Bayu Probo selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengatakan, “Laporan pengaduan tersebut akan kami tindaklanjuti mas, sementara kami akan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) dulu sekaligus cek lapangan ya mas”, ujarnya kepada RadarOnline.id (Kamis, 19/8/2021) melalui Whatsapp ponselnya ketika diminta tanggapanya terkait laporan pengaduan LSM Gempita yang melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang.

Untuk diketahui laporan pengaduan yang disampikan oleh Gempita tersebut yaitu terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh DPUPR Kota Tangerang yang diakibatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diduga mengabaikan Ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan.

Dalam laporan pengaduan LSM Gempita ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang disebutkan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan keruguian keungan negera sebesar Rp. 725.388.010.72,. Adapun laporan pengaduan tersebut sudah di sampaikan ke Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 6/7/2021.

Dari 36 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun anggaran 2020, sebanyak 24 peket telah melakukan pengembalian atau penyetoran ke kas daerah yaitu sebesar Rp. 429.687.255.78 dari jumlah total Rp. 725.388.010.72. Sesuai dengan laporan pengaduan LSM Gempita ke Kejaksaan, terdapat Rp. 295.700.754.94 yang diduga menjadi kerugian negara.

Sesuai dengan Ketentuan pasal 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dengan jelas, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak Pidana Korupsi”.

RODI B. SITIO

Share.

About Author

Leave A Reply