Gugatan Praperadilan Penyitaan HOTEL BROTHERS Korupsi Asabri Ditolak PN Jakarta Selatan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hakim Tunggal Akhmad Sayuti, SH, MH menolak Praperadilan Penyitaan Hotel Brother, Rabu (21/7/2021).

RadarOnline.id, JAKARTA – Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Akhmad Sayuti, SH.MH., Lomenolak permohonan praperadilan Tim Advokat dari Kantor Law Offices Fajar Gora & Partners terkait tidak sahnya penyitaan terhadap 6 bidang tanah dan/atau bangunan yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang diatasnya berdiri.

Bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Brather Inn Sukoharjo dengan pemegang hak guna banguna (HGB) atas nama PT. Graha Solo Dlopo, dalam kasus korupsi PT. Asuransi Angkatan Bersenjata RI (Asabri).

Hakim tunggal Akhmat Sayuti dalam pertimbangan putusannya mengatakan: “Mengadili menolak permohonan para pemohonan untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon,” ujar Hakim Tunggal Akhmat Sayuti, Rabu (21/7/2021).

Selanjutnya dia menyatakan bahwa dengan ditolaknya permohonan para pemohon maka penyitaan yang sudah dilakukan Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sudah sah dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

Putusan itu dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan tim Pidsus Kejagung di persidangan:

a. Menimbang kata penghubung “dan atau” dari Pasal 129 ayat (2) KUHAP dalam laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kata penghubung “dan atau” dapat diartikan sebagai “dan” dapat juga diartikan sebagai “atau” yang artinya kehadiran Kepala Desa atau Ketua Lingkungan tidak bersifat imperatif karena dapat dihadiri atau tidak dihadiri oleh kepala desa/ketua lingkungan, sehingga penyitaan oleh penyidik tanpa dihadiri serta berita acara penyitaan tidak ditandatangani oleh kepala desa/ketua lingkungan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang benda yang disita tersebut diserahkan secara sukarela oleh para pemohon kepada termohon kecuali pemohon tidak bersedia untuk menyerahkan barang untuk dilakukan penyitaan maka kehadiran kepala desa/ketua lingkungan menjadi bersifat imperatif;

b. Menimbang Pasal 129 ayat (4) KUHAP maka Tanda Terima Barang/Benda Sitaan sama dengan Turunan Berita Acara;

c. Menimbang Surat Edaran Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Tindak Pidana Korupsi hanya mengikat kepada lembaga Kejaksaan RI sebagai bahan pelaporan pimpinan bukan kewajiban termohon kepada pemohon kecuali yang diatur dalam KUHAP;

d. Menimbang Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP termohon melakukan penyitaan terhadap lahan milik Pemohon III yang disewa tidak bertentangan dengan hukum karena masuk kepada materi pemeriksaan pokok perkara.

Selain bidang tanah yang di Semarang para pemohon juga memasukkan praperadilan

Sebidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 yang tertelak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta dan diatasnya berdiri bangunan yang dikenal.

Dengan nama Hotel Brother Inn Babarsari dengan pemegang hak atas nama Jimmy Tjokrosaputro, oleh Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asabri.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply