Penerima Ganti Rugi Tidak Bayar BPHTB, Menurut BPN Syarat Formal Telah Terpenuhi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA TANGERANG – Penerima ganti rugi atas pengadaan tanah ruas jalan tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran atas nama Nyit Kong Sudimanto tidak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Susiono selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang, ketika dikonfirmasi oleh RadarOnline.id Selasa, 11/5/2021 mengatakan, “itu alas dasar kepemilikannya adalah Sertipikat bukan Akte Jual Beli, kalau di ibaratkan pada kendaraan, Faktur Penjualan itu merupakan Akte Jual Beli dan BPKB merupakan sertipikat, jadi akte jual beli itu hanya merupakan kwitansi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris dalam membuat akte jual beli (AJB) di dalamnya ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi yaitu pajak penjual dan pajak pembeli atau BPHTB dan PPh nya harus sudah dibayar, apabila terjadi keterlambatan PPAT bisa terkena pinalti, itu ada pasalnya silakan cari sendiri pasalnya,” ujar Susiono kepada RadarOnline.id.

Masih menurut Susiono, “sebelum akta jual beli di ditanda tangani, semestinya sudah harus bayar BPHTB dan PPh kalau belum bayar iya tidak bisa dinomorin Aktanya, itu pajak terhutang memang bisa dibayarkan, jelas Susiono.

Ketika disinggung, apakah pihak BPN tidak mengetahui bahwasanya penerima ganti rugi atas nama Nyit Kong Sudimanto masih mempunyai pajak terhutang yang belum dibayarkanp ke Negara, Susiono mengatakan, kami bukan penyidik, mohon maaf, ada orang yang rumahnya sudah kena gusur tapi rekening listriknya belum dibayar.

“Yang pasti persyaratan formal sudah terpenuhi,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwasanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 11 Tahun 2016 atas nama Nyit Kong Sudimanto yang dibuat oleh Faridah, S.H., MKn selaku Notaris di Kota Tangerang diduga tidak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Padahal sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan seharusnya dengan penandatanganan Akta Jual Beli nomor 11 Tahun 2016 BPHTB (pajak pembeli) dan PPh (pajak penjual) semestinya sudah harus disetorkan ke Negara.

Informasi yang diperoleh RadarOnline.id, BPHTB yang seharusnya harus dibayarkan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.652.523.920. Ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu Rp. 4.134.720 permeter dan Nyit Kong Sudimanto sudah menerima ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp. 18.400.503.000. walaupun masih ada pajak terhutang yang belum dibayarkan atas tanah tersebut.

Faridah selaku Notaris yang membuat Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2016 melalui WhatsApp ponselnya menyampaikan, “Kalau kasus diatas itu bisa di konfirmasi langusung ke Polres Metro Tangerang pak, Itu tidak terbukti dan saya tidak pernah menerima apapun dari para pihak, justru saya mau lapor balik karena menuduh tanpa bukti, Silhakan konfirmasi ke kanit nya langusung pak, ujar Faridah melalui WhatsApp ponselnya kepada RadarOnline.id beberapa waktu lalu.

Informasi yang diperoleh Radaronline.id permasalahan Akta Jual Beli nomor 11 Tahun 2016 yang dibuat oleh Faridah selaku Notaris, yang belum membayar pajak BPHTB sampai dengan saat ini sudah dalam penyelidikan Polres Metro Kota Tangerang.

Rodi B. S

Share.

About Author

Leave A Reply