Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Terkait Perlindungan Konsumen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen mengadakan diskusi publik #Ngabuburit Consumer Talk dengan tema pembahasan “Advokasi Lembaga Bantuan Hukum terkait Perlindungan Konsumen”, dengan mengundang para pemangku kepentingan yang dipandu oleh host Lili Akmalia. Dalam diskusi tersebut, tampak hadir Ketua BPKN-RI, Bapak Dr. Rizal E Halim, Ibu Ketua Umum YLBHGKI Nevi Ariestawaty., SH., MH, Bapak Ketua Umum DPP FERARI Dr. (Yuris) Dr. (MP) Teguh Samudera., SH., MH dan Ketua Komisi Advokasi Bapak Dr. Rolas B. Sitinjak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah diundangkan lebih dari 20 tahun, masih banyak konsumen dan pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUPK. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman konsumen dan pelaku usaha ini menyebabkan masih banyak terjadinya insiden perlindungan konsumen akibat pelanggaran terhadap hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masih rendahnya kesadaran konsumen dalam mengadukan permasalahannya.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka untuk menuntut haknya atas suatu perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Definisi Bantuan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini adalah kelompok/orang miskin yang tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum, bantuan hukum merupakan hak bagi orang yang tidak mampu dan dapat diperolehnya tanpa membayar jasa tersebut (probono publico).
Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara.

Bantuan Hukum juga dapat diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana pada Pasal 1 butir 9 menjelaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dirasa sangatlah penting mengingat prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Khususnya untuk kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyadari bahwa mereka mempunyai hak atas bantuan hukum, sehingga setiap orang baik yang mampu dan tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum.

Mengingat konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Terhadap aspek tersebut dipandang perlu kehadiran Negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang merugikan konsumen dimana konsumen dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah.
Kegiatan #ngabuburit Consumer Talk dibuka dengan opening statement Ketua BPKN RI “Terkait pentingnya pemahaman akan perlindungan konsumen beserta hak dan kewajibannya, pesan untuk diskusi ini adalah untuk mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya Lembaga bantuan hukum dalam upaya menegakkan hukum Perlindungan Konsumen. Tujuannya yang paling utama adalah untuk memberdayakan konsumen”.

Ketua Umum YLBHGKI Ibu Nevi Ariestawaty., SH., MH menyampaikan “bahwa YLBHGKI hadir di tengah masyarakat khususnya di daerah-daerah (masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah) yang mana tidak paham akan permasalahan hukum”, juga untuk membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu membayar jasa pengacara serta membuat masyarakat menjadi lebih paham akan hukum diberi pengetahuan akan persamaan hak semuan orang di depan hukum (equality before the law).

Ketua Umum DPP FERARI Bapak Dr. (Yuris) Dr. (MP) Teguh Samudera., SH., MH menyampaikan “sehubungan dengan bantuan hukum berdasar UU no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terkait dengan advokasi konsumen, dimana dijelaskan bahwa Bantuan hukum dapat diberikan kepada penerima bantuan hukum khusunya untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara/Advokat dan dalam hal ini Lembaga bantuan hukum dapat memberikannya secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini ditujukan adalah untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum, bukan untuk maksud tertentu seperti halnya uang/ketenaran/kepentingan tertentu. Peran Lembaga bantuan hukum dalam memperjuangkan hak konsumen adalah dengan cara mengadvokasi setiap langkah yang ditempuh dlaam proses penyelesaian sengketa konsumen baik di BPKN, BPSK maupun sampai ke pengadilan. LBH dapat menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum konsumen yang dirugikan pelaku usaha”.

Ketua Komisi 3 Advokasi Bapak Dr. Rolas B. Sitinjak menyampaikan “Sehubungan tugas dan fungsi BPKN. Bapak Rolas Budiman Sitinjak pun membahas seputar UUPK dan rencana Sinergitas antara BPKN dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam mengupayakan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 4 UUPK, dengan tujuan memberikan Advokasi Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat kurang mampu (Probono), memberi peran LBH sebagai perpanjangan tangan upaya Perlindungan Konsumen di daerah daerah serta bekerjasama dalam hal Pendampingan, Pembinaan dan Pendidikan terkait Perlindungan Konsumen.

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Negara harus hadir memastikan masyarakat/konsumen mendapatkan hak-haknya” kata Bapak Dr. Rolas B. Sitinjak menutup sesi diskusi publik hari ini.

EDISON MUNTHE

Share.

About Author

Leave A Reply