HOT

Kangkangi UU, MAPPAN Gugat Gubernur, Sudin Citata dan Satpol PP Jaktim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Sidang lanjutan gugatan Perkumpulan MAPPAN dengan nomor perkara 73/Pdt.G/2021 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) di Jalan Dr. Sumarno, Penggilingan, Jakarta Timur, pada Kamis (6/5/2021) hari ini.

Adapun sidang hari ini beragendakan mediasi terakhir. Namun dari informasi yang didapat usai mediasi tidak ada kesepakatan alias gagal. Sehingga sidang selanjutnya akan dilanjutkan ke pokok perkara dalam gugatan penggugat.

Adapun yang menjadi pihak yang ditarik dan bertanggungjawab dalam perkara ini oleh MAPPAN adalah duduk sebagai Tergugat I Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Timur, Tergugat II adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur, Tergugat III PT Nusantara Berlian Motor selaku pihak yang melakukan pembangunan.

Tidak berhenti disitu, Penggugat juga mendudukan pihak yang turut bertanggungjawab dalam perkara ini yakni : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat I, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas Citata) Prov DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat II, Gubernur DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat III, Walikota Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat IV dan terakhir PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA (MMKSI) sebagai Turut Tergugat V.

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor LAW OFFICE AMOR IUSTITIA adalah adanya pembangunan di wilayah Jakarta Timur yang tidak sesuai ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Nusantara Berlian Motor (Tergugat III).

“Tergugat III yakni PT Nusantara Berlian Motor selaku pengusaha dengan sadar telah melakukan pembangunan dengan melawan hukum, dimana dilapangan tidak sesuai ijin yang diberikan pemerintah,” demikian kata Laurensius Ataupah, SH., MH, salah satu kuasa hukum Penggugat kepada RadarOnline.id, Kamis 6 Mei 2021 usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Lebih lanjut Laurensius mengatakan perbuatan Tergugat III sangat jelas telah mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta No. 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

“Perbuatan Tergugat III jelas-jelas sangat bertentangan dengan undang-undang, sehingga harus dibongkar sesuai dengan Undang-undang RI No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 39 ayat 1 huruf C dan amanat Pergub DKI Jakarta No. 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung pasal 23 ayat 1,” jelas tegas Laurensius menambahkan.

Laurensius menambahkan perbuatan Tergugat III ini diperparah dengan tidak adanya tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II. Dimana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II harusnya sebagai pengawas dibidang bangunan melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupaksi) sesuai amanat undang-undang. Sehingga patut dan harus bertanggung jawab dalam kasus ini, karena mereka tidak menjalankan wewenangnya sebagai aparat pemerintah.

“Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab, hal itu sangat jelas, apabila Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengawasan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lainnya dilaksanakan tidak akan terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan Tergugat III,” tegas Laurensius.

Pihaknya meminta khususnya Tergugat I dan II harus bertanggungjawab dan bila penting Kepala Suku Dinasnya harus dicopot karena tidak becus menjalankan tugasnya.
“Menurut kami, tidak cukup hanya Sudin Citata Jakarta Timur dan Satpol PP Jakarta Timur yang bertanggungjawab, namun Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan juga harus bertanggungjawab. Karena dia sebagai Kepala Daerah dan anak buahnya tidak menjalankan amanat undang-undang,” tutup Laurensius.

Semantara itu, terkait kasus ini pihak para Tergugat belum bisa dimintai tanggapannya.

RESTU

Share.

About Author

Leave A Reply