PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Lelang AGUNAN Masih Gugatan Pengadilan akan Dilaporkan ke Polda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, melelang AGUNAN objek TANAH yang masih dalam prose gugagat di pengadilan akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Soalnya, sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 27/2016) dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.

Sementara debitur (PT. Sinar Perkasa Sukses) selaku pemilik asset AGUNAN Objek Tanah telah mengajukan restrukturisasi (Permohonan Penyelesaian Fasilitas Pinjaman) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk, tertanggal 15 April 2021, tetapi tidak pernah ditanggapi.

Permohona itu merujuk surat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. No. 215/SAM-SRT/IV/2021, tertanggal 5 April 2021 serta Pembicaraan dikantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sehingga PT. Sinar Perkasa Sukses (SPS), Tbk mengajuakan restrukturisasi pembayaran sebesar Rp. 30 juta sampai dengan Rp.50 juta setiap bulannya.

“Pada prinsipnya PT. SPS, Tbk setuju untuk dilakukan penjualan jaminan namun tidak melalui Lelang. Alangkah baiknya penjualan jaminan dilakukan secara bersama-sama dengan pengertian apabila PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ada pembeli dapat disampaikan kepada PT. SPS untuk secara bersama-sama mencari harga terbaik guna menurunkan jumlah hutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, karena jika melalui lelang maka harganya sangat jauh dibawah harga normal,” ujar Winata menyampaikan isi surat PT. SPS ke PT. BMI, Tbk.

Selanjutnya PT. SPS menerima surat balasan dari PT. Bank Buamalat Indonesia, Tbk tertanggal 28 April 2021 No. 275/SAM-SRT /IV/2021, Jakarta, 28 April 2021, menjawab surat PT. SPS tertanggal 15 April 2021 : “Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah memberikan kesempatan kepada PT SPS melalui beberapa surat permohonannya sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021, akan tetapi sampai dengan surat balasan ini dibuat PT SPS tidak pernah memenuhi permohonan yang diajukannya tersebut. Dengan ini kami sampaikan bahwa merujuk kepada surat Bank Muamalat Indonesia (BMI) nomor 881/SAM-SRT/VIII/2020 perihal surat balasan, proses lelang atas asset jaminan fasilitas PT SPS di BMI akan tetap dilanjutkan, sampai adanya pembayaran dan/atau rencana pembayaran yang memenuhi ketentuan BMI,” demikian surat PT. BMI, Tbk yang diterima PT. SPS, Tbk.

Terkait surat balasan dari PT. BMI, Tbk, itu, Winata mengatakan bahwa PT. BMI, Tbk. Bermain kata-kata padahal belum pernah memberikan respons atas permohonan Restrukturisasi PT. SPS, Tbk. “Kita selaku debitur telah berupaya dengan niat baik guna menyelesaian kredit ini. Sebab dalam perjalanan kredit itu berawal dari pinjaman kredit Rp.40 miliar dan dalam perjalanan sudah berlangsung pembayaran Rp.20 miliar. Sedangkan jaminan tuk Agunan kredit itu kita menyerahkan 11 sertifikat yang nilainya jauh lebih besar dari nilai pinjaman. Tetapi sampai saat ini Pihak PT. BMI, Tbk, tidak memperhitungkan cicilan yang sudah Rp20 miliar lebih itu,” ujar Winata, Selasa (4/5/2021).

Menurut Advokat P. Daulai, SH, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk seharusnya melakukan pembinaan terhadap debitur bermasalah apalagi dimasa pandemic saat ini. “Selaku mitra kerja PT. BMI, Tbk seharusnya memberikan pembinaan, bukannya malah menjebak-jebak. Ini tidak adil dong! Dari Rp40 miliar tinggal Rp.20 miliar sementara Agunan ada 11 sertipikat yang di jaminkan. Bahkan PT. BMI, Tbk telah menjual 1 item AGUNAN atas nama RS tetapi belum ada penjelasan pihak BMI terkait nilai penjualan itu,” tegas Winata.

Lebih jauh Winata, mengurai bahwa PT. SPS, Tbk menerima surat No. 266/B/SAM-SRT/IV/2021 Jakarta, 23 April 2021, perihal pelaksanaan lelang akan dilaksanakan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang) Jakarta II, Jl. KKO, Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2021, yakni:
1. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komp. Ruko Harco Mangga Dua Blok I No. 48, kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, SHGB No. 2474 an. Goeij Siauw Hung, LT 74 m², LB 284 m²
2. Tanah dan Bangunan yang berlokasi Jl. Perumahan Puri Indah Jl. Kembang Asri III Blok B4 No. 13 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, SHM 2688 an. Goeij Siauw Hung, LT 220 m², LB 158 m².

Advokat Daulai, SH mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bagian disebutkan :
(d) debitor dengan perjanjian utang-piutang berdasarkan prinsip syariah, disamping bukti peringatan sebagaimana dimaksud huruf (a) harus disertai bukti tambahan berupa : i. bukti telah dilaksanakan musyawarah untuk penyelesaian hutang berupa berita acara musyawarah atau bukti lain yang sah, atau ii. dalam hal musyawarah tidak bisa dilaksanakan karena debitor tidak koperatif/tidak hadir/tidak diketahui keberadaannya harus dibuktikan dengan surat panggilan/pemberitahuan/undangan atau keterangan tertulis lainnya.

“Selama ini juga kami sampaikan bahwa sejak awal mula mendapatkan Kredit kami selalu kooperatif dan selalu bersikap sopan terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pada tahun 2014 kami mendapatkan kredit sebesar Rp. 40 Miyar karena kami lancar membayar maka pada bulan Agustus tahun 2015 kredit telah turun menjadi Rp. 26 Milyar yang mana hal ini sama sekali tidak pernah diapresiasi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang seharusnya dengan penurunan jumlah hutang sebut seharusnya sebagian jaminan harus dikembalikan kepada kami,” ungkap Winata.

Pada tahun 2015 usaha mengalami kesulitan lalu PT. SPS mengajukan permohonan restrukturisasi namun tidak ditanggapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kemudian pada tahun 2017 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Minta agar kami menjual jaminan dan disepakatiah bahwa asset yang dijaminkan berupa tanah Puri Kembangan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 6548/Kembangan Utara a/n. RS untuk dijual dan setuju atas permintaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

“Kami diminta untuk tandatangan Surat Penunjukan Jual/Memasarkan tertanggal 04 September 2017 dengan Agen Properti Namun ternyata kemudian setelah agen properti mendapatkan pembeli yang serius ternyata PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berhianat dengan menyarankan kepada pembeli agar pembeli membeli melalui Lelang saja agar harganya lebih murah yang mana selanjutnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. melakukan Lelang terhadap asset yang dijaminkan berupa tanah Puri Kembangan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 6548/Kembangan Utara a/n. RS tersebut,” tambah Winata.

Menurutnya, hingga saat ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tidak pernah secara terbuka menyampaikan berapakah harga aset tanah Puri Kembangan yang terjual melalui Lelang, berapakah biaya yang dileluarkan dan berapakah jumlah yang masuk untuk mengurangi hutang tidak pernah diberitahukan kepada PT. SPS.

“Bahwa selama ini klien kami tetap diam dan menerima sikap dan tindakan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, namun mulai saat ini setelah konsultasi dengan Tim Hukum telah mengambil sikap atas tindakan tidak profesionalnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sebagai Bank syariah yang seharusnya mengedepankan prinsip musyawarah dan transparan, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, tidak bersikap demikian,” tegasnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply