Kejari Jaksel Belum Eksekusi Robianto Idup Kepenjara

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta belum mengesekusi terpidana Robianto Idup (Komisaris PT. Dian Bara Genoyang) PT. DBG ke penjara sebagaimana perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incrach).

Putusan Kasasi Mangkamah Agung Telah menjatuhkan hukuman 1,5 tahun pidana penjara terhadap Robianto Idup (Komisaris PT. DBG) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang telah merugikan Herman Yandri (Pelapor).

Jaksa Boby Mokoginta SH, MH dari Kejari Jakarta Selatan dan Jaksa Marley Sihombing SH, MH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta selaku Jaksa Penuntut saat menyidangkan kasus penipuan yang dilakukan Robianto Idup terhadap Herman Tandrin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, belum dapat dihubungi, untuk dimintai tanggapannya atas tak kunjung dieksekusinya terpidana Robianto Idup, Minggu (18/4/2021).

“Yang saya inginkan dan harapkan dari penegak hukum sebenarnya tak berlebihan, dilaksanakan aturan main hukum itu sendiri yang standar dan sesuai prosedur. Tidak macam-macam, kalau perkara seseorang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, iya dieksekusi supaya hukuman tersebut dijalani terpidananya. Kok Robianto Idup ini tidak ya? Dia bisa terus bebas dengan status terpidana, ada apa ya,” tanya Herman Tandrin, Minggu (18/4/2021).

Ada apa dengan terpidana Robianto Idup hingga sampai saat ini masih bisa bebas berlenggang kangkung kendati sudah sejak beberapa bulan terakhir berstatus terpidana, sementara diketahui Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung dengan jajarannya, nyaris tiada hari tanpa memburu orang-orang yang melarikan diri dari permasalahan hukum yang menjerat atau harus dijalaninya.

Sementara informasi yang berkembang menyebutkan terpidana Robianto Idup, yang dalam persidangan terungkap sebagai pengendali penuh PT DBG, saat ini tengah berupaya mencari celah atau novum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK). Sementara bekas narapidana kasus sama Dirut PT DBG Iman Setiabudi tidak berkeinginan mengajukan PK. Dia mengaku bersalah hingga menerima hukumannya yang sudah usai dijalaninnya. Meskipun sebenarnya segala yang dilakukan selaku Dirut PT. DBG adalah dibawah kendali Robianto Idup.

Herman Tandrin (Pelapor) harus mengerahkan segala upaya dan daya untuk memproses hukum kasus penipuan yang dilakukan Robianto Idup dan Iman Setiabudi. Pasalnya, upaya baik-baik atau damai yang ditempuh dengan melakukan berbagai pertemuan tidak membuahkan hasil. Justru dia (Herman Tandrin) semakin jauh dirugikan Robianto Idup. Jasa yang membuat jalan dan menambang batubara di Kaltim yang belum dibayar, dijanjikan bakal dibayar kalau pekerjaan penambangan batubara diteruskan dan dilanjutkan lagi.

Namun saat penambangan batubara berhasil diekspor ke luar negeri oleh perusahaan milik terpidana Robianto Idup, hasil penjualan batubara yang ditambang PT GPE atau Herman Tandrin tercatat mencapai Rp74 miliar masuk ke kas PT DBG, tetapi Robianto Idup tidak melakukan pembayaran kepada PT. GPE atau Herman Tadrin sebagaimana telah diperjanjikan.

Oleh karena tiada itikat baik membayar jasa penambangan yang dilakukan, Herman Tandrin pun melaporkan Komisaris PT DBG Robianto Idup dan Dirut PT DBG Iman Setiabudi ke Polda Metro Jaya. Robianto Idul tidak mengikuti proses hukum, dia memilih kabur hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan di-red notice-kan, hingga akhirnya menyerah di Denhaag, Belanda.

Sementara dengan Iman Setiabudi, dia mengikuti proses hukum dan dihukum setahun hingga hukumannya itu usai dijalani kala Robianto Idup masih melanglang buana di negeri Kincir Angin dalam pelariannya.

Sekedar diketahui, pada putusan Tingkat Pertama di PN Jakarta Selatan pimpinan Ketua Majelis Hakim Florensani Kandengan, SH, MH menjatuhkan vonis bebas (Onslah) kepada Robianto Idup. Atas vonis bebas itu JPU melakukan upaya hukum Kasasi.

Bersamaan dengan kasasi JPU, Herman Tandrin juga mengadukan majelis hakim PN Jakarta Selatan pimpinan Florensani ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) MA Karena telah Menjatuhkan vonis Onslah terhadap Robianto Idup pada putusan Tingkat Pertama, yang tentunya bertentangan dengan putusannya terhadap terdakwa Iman Setiabudi.

Namun tindak lanjut dari pengaduan tersebut sampai saat ini belum ada, sementara hakim Florensani Kendengan sudah dialihtugaskan ke PN Jakarta Barat.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply