HOT

Proyek DPUPR Banten Tahun 2020 Belum Tuntas Hingga April 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, TANGERANG  –  Persoalan baru muncul pada pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Banten di Wilayah Tangerang tahun 2020. Selain persoalan dugaan adanya pekerjaan yang tidak terlaksana alias fiktif dan mark up (penggelembungan) volume pada paket “Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang” yang disoal oleh LSM SOROD sebagaimana diberitakan media daring ini tanggal 7 April 2021 lalu, ternyata ada persoalan lain, dimana masih ada pekerjaan yang belum tuntas hingga pekan kedua April 2020.

Pekerjaan yang belum tuntas itu adalah pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Kali Asin, yang berada di ruas Jalan Mauk – Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pekerjaan tersebut masuk dalam paket “Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang”.

Pantauan radaronline.id hingga tanggal 10 April 2020 sejumlah pekerja masih berkerja di Jembatan Kali Asin. Hal itu berarti ada keterlambatan pekerjaan selama 100 hari.

Jembatan yang masih ditutup dan belum bisa dilalui itu, juga menandakan bahwa belum ada serah terima pertama pekerjaan (PHO = Principal Hands Over) atas pekerjaan “Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang” tahun 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mutiara Indah Purnama dengan kontrak Rp 25.597.810.000,00 itu. Padahal, pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Arlan Marzan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), masa pelaksanaan pekerjaan adalah bulan Oktober – Desember 2020.

“Kondisi ini tergolong ‘kejadian luar biasa’. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya permainan dalam pelaksanaan anggaran di DPUPR Banten,” kata Pesta Tampubolon, Rabu (14/4/2021).

Pegiat LSM yang sebelumnya menyoal pelaksanaan dari 4 (empat) mata anggaran Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Banten di Wilayah Tangerang, ini menilai bahwa keterlambatan pekerjaan selama 100 hari itu tidak lagi sekadar pelanggaran atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi sudah menjadi sebuah kejahatan terhadap penggunaan uang negara.

“Itu bukan lagi hanya pelanggaran atas Perpres 16 Tahun 2020. Ini sudah merupakan kejahatan terhadap penggunaan uang negara. Batas keterlambatan pekerjaan, sesuai aturan, maksimal adalah 50 hari. Ini sampai 100 hari. Ada apa ini ? Apa itu tidak berarti bahwa DPUPR Banten ini luar biasa ?,” ujarnya.

Arlan Marzan selaku PPK dari proyek tersebut hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. Telepon selulernya saat dihubungi, tidak aktif.

Permintaan waktu dan tempat untuk maksud konfirmasi yang dikirim melalui pesan singkat ke ponselnya, Kamis (15/04/2021) tidak direspon.

JUARA SIMANJUNTAK

Share.

About Author

Leave A Reply