Pemeliharaan Jalan Provinsi Di Tangerang, Disoal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, TANGERANG  –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melaksanakan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di wilayah Tangerang (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) tahun 2020 lalu dengan anggaran lebih dari Rp 32 miliar. Anggaran sebesar itu dibagi dalam 4 (empat) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Jalan; dan 1 (satu) paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan.

Selengkapnya berjudul (1) “Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang” sebesar Rp 3.399.877.304,00; (2) “Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang” sebesar Rp 26.000.000.000,00; (3) ” Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan Wilayah Tangerang (Perubahan)’ sebesar Rp 2.849.238.803,00; dan (4) “Pengadaan Bahan Baku Pemeliharaan Jalan/Lalulintas sebesar Rp 317.443.500,00.

Pelaksanaannya kemudian disoal oleh LSM SOROD (Solidaritas Rakyat Untuk Otonomi Daerah). Pasalnya pelaksanaan kegiatan diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan. Bahkan, ada paket yang diduga menyalahi aturan.

Berdasarkan copy surat klarifikasi yang dilayangkan LSM SOROD tertanggal 18 Februari 2021 ke UPT Pengelolaan Jalan Wilayah Tangerang yang diperoleh radaronline.id, hal-hal yang disoal adalah (1) Ada jalan yang masuk dalam 3 (tiga) paket pekerjaan yakni, Jalan Jombang Raya atau Jalan Raya Jombang, dan Jalan Sp.Gading – Serenade – Kebon Nanas; (2) Duga Mark Up pada paket pemeliharaan berkala; (3) Tidak ada pemeriksaan fisik pasca pelaksanaan,; dan (4) Metode pengadaan yang dipilih pada paket “Pengadaan Bahan Baku Pemeliharaan Jalan/Lalulintas” yang dilakukan dengan Penunjukan Langsung ke perusahaan yang bukan spesialis dan/atau bukan supplier khusus ataupun Asphalt Mixing Plant (AMP), tetapi penyedia jasa konstruksi atau kontraktor umum.

Surat konfirmasi klarifikasi yang dilayangkan LSM SOROD tertanggal 18 Februari 2021 tersebut, hingga kini tidak mendapat tanggapan dari pihak UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang.

“Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari mereka,” kata Pesta Tampubolon dari LSM SOROD, Selasa (6/04/2021).

Arlan Marzan selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang tahun 2020 sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari paket-paket itu, hingga kini belum dapat ditemui untuk dikonfirmasi. Arlan yang dihubungi melalui pesan singkat ke ponselnya, Selasa (6/04/2021) tidak merespon.

JUARA SIMANJUNTAK

Share.

About Author

Leave A Reply