Dibuktikan Secara Materil Maka Tidak Wajib BPK Melakukan Penghitungan Kerugian Negara

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA –  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi (Kuansing), Hadiman, SH, MH, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau digugat Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan oleh Penasehat Hukum (PH) Tersangka H alias K yang diduga telah melakukan perbuatan korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuansing tahun anggaran (TA) 2019.

Gugatan praperadilan itu diajukan Kepengadilan untuk menguji sah tidaknya penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan internal Kejaksaaan yang menjadi dasar hukum penyidik dalam penetapan tersangka dugaan Korupsi atas nama H alias K. Menurut pemohon bahwa penghitungan kerugian negara harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gugatan praperadilan itu dikuatkan keterangan ahli hukum pidana Erdiansyah, S.H.,M.H yang dihadirkan pemohon. “Hasil audit jaksa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, karena lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” kata Erdiansyah di PN Teluk Kuantan, Kamis (1/4/2021).

Tetapi keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan pemohon itu dibantah Kajari Kuansing Hadiman S.H.,M.H. dia mengatakan bahwa pernyataan atau keterangan Ahli itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa Kejaksaaan juga punya kewenangan diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghitungan sendiri didalam menentukan kerugian keuang negara seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

“Pada putusan MK itu mengatakan, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai tugas yang sama dengan itu di masing masing pemerintah, bahkan dari pihak lain bahkan termasuk perusahaan,” ujar Hadiman, SH, MH by WhatsApp kepada radaronline.id, Jumat (2/4/2021).

Dia menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

“Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kejati dan Kejari,” ucap Kajari Hadiman, SH, MH yang telah menerima penghargaan terbaik ke III Kejari se-Indonesia dalam bidang penanganan Korupsi dari Jaksa Agung Muda Pidana khusus (JAM Pidsus) Kejagung RI, Januari 2021.

Secara yuridis formal, tambah Kajari yang telah menerima predikat Zona pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Penerapan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) itu, kejaksaan lahir berbarengan dengan merdekanya Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah penugasan dan kedudukan institusi Kejaksaan pada masa Konstitusi RIS dan pada masa UUDS 1950, Kejaksaan tetap berada dalam struktur departemen Kehakiman. Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan menjadi Departemen sendiri di bawah Menteri Jaksa Agung.

“Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya,” ujar Hadiman SH menguatkan bantahannya terhadap keterangan Ahli yang dihadirkan Permohonan.

Dia menambahkan dengan melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas maka telah menjawab dan membantah keterangan ahli pemohon itu. “Berdasarkan hal tersebut sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur dalam pengungkapan ada atau tidaknya suatu kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kecuali mungkin dalam menghitung kerugian negara dari suatu proyek fisik gedung atau jalan tol, tentunya kami akan mengajukannya ke BPK atau BPKP, karena Kejaksaaan tidak memiliki keahlian teknis menghitung itu. Tetapi jika dalam hal menghitu rupiah saja tentunya kejaksaan masih mampu,” tegas Hadiman.

Lebih jauh Hadiman mengungkapkan, bahwa penyidik sudah dapat membuktikan secara materiil jadi tidak harus ke BPK. “Jaksa penyidik dengan minimal memiliki dua alat bukti petunujuk maka sudah dapat meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Apalagi penyidik mengatakan bahwa kerugian Negara sudah dapat dibuktikan secara materiil oleh lembaganya sendiri maka itu sudah sah, tidak harus bensandar pada BPK,” tandas Kajari Hadima, SH MH. hasil penghitungan kerugian Negara.

Hadiman juga berpedoman pada Keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto, DEA yang menjadi narasumber pada Webiner Hukum keuangan negara, di Jawa Tengah tahun 2020 lalu yang diikuti para penegak hukum dan sejumlah instansi pemerintah yang mengatakan: “Kekurangan aset negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelola nya atau pihak lain maka disitu terjadi Perbuatan.”

Siswo Sujono mengatakan perbuatan melawan hukum itu adalah sebab. Dan teknis pelaksanaan nilai anggaran itu tidak sesuai itulah nilai kerugaan aset yang berkurang.

“Kalau negara rugi maka itulah kerugian negara. Jadi apabila seseorang dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melawan hukum itulah kerugian negara,” ucap Hadiman menjelaska narasumber webiner tersebut.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply