Jaksa Dyofa Bantah Fasilitas Hotel Dalam Membuat Surat Tuntutan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari), Jakarta Utara, Dyofa Yudhistira, SH membantah keras tudingan bahwa dirinya telah menerima fasilitas Hotel dan uang sebesar Rp500 juta untuk mengatur vonis Majelis Hakim, terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa, Gulabray Naraindas Keswani.

“Saya mencukupi hajiku untuk kebutuhan ku, dan tidak sudi meminta difasilitasi Hotel saat menyusun requisitoir atau tuntutan. Menginap di Hotel di Bandung saya bayar sendiri bersama istri,” kata Dyofa, kepada radaronline.id, diruang Kerjanya, Rabu (31/3/2021).

Dia pun menegaskan, tidak pernah mengurusi non tehnis saat menangani suatu perkara. Bekerja secara profesional dan mengikuti perintah dan tugas pimpinan. Dia mengaku saat dihubungi kuasa hukum pelapor sedang di hotel bersama istrinya.

“Tuntutannya selama 2 tahun penjara terhadap Gulabray bukan karena ada intervensi, tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Selain Terdakwa lanjut usia, terdakwa juga bukan aktor intelektual dalam kasus TPPU, itu,” ujar Deyofa mengungkapkan bahwa Amar Kumar Keswanilah yang menjadi pelaku utama dalam tindak pidana itu.

Terdakwa, sambung Dyofa hanya menikmati sebagian kecil dari uang senilai Rp13,5 miliar yang merupakan salah satu factor lain yang meringankan terdakwa, sehingga dituntut hanya 2 tahun penjara.

“Kalau terdakwa Gulabray sebagai aktor intelektual dalam kasus ini, tentu saja saya akan tuntut dua digit (10 keatas),” ungkapnya.

Dyofa selaku Jaksa, sangat keras membantah yang menyatakan akan menghukum berat terdakwa 4 sampai 5 tahun tuntutan bahkan hingga mengatur Majelis Hakim agar mengeluarkan vonis berat terhadap terdakwa Gulabray.

“Saya merasa difitnah dengan informasi ini, tapi saya tetap berterima kasih, karena wartawan terlebih dulu mengkonfirmasinya,” tandas Dyofa.

Sementara PLH Kasipidum Dody memaklumi Jaksanya yang masih mudah dan penganten baru mengerjakan tugas dihari weekend di Hotel. “Dia masih pengantin baru bang, wajarlah dan kita maklumi jika mengerjakan pekerjaan di hotel bersama sang istri,” ujar Dody.

Sementara Advokat Andy RH Gultom selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Gulabray Naraindas Keswani menuding JPU Dyofa Yudhistira tidak profesional dan salah mendakwa. “JPU telah salah orang dalam dakwaannya. Karena pidana tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Pidana tidak bisa diwakilkan! Asas hukum pidana siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya,” ujar Andy Gultom dalam surat pledoi (pembelaannya).

Dia mengatakan terdakwa Gulabray Naraindas Keswani ( 77 tahun) harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penunut Umum (JPU) Dyofa Yudhistira SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara , yang menjatuhkan Tuntutan 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subside 3 bulan kurungan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakin bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Kami memohon agar yang mulia menilai secara objektif dan mendalam terhadap norma dan kaidah hukum yang didakwakan terhadap diri TERDAKWA, agar perbuatan orang lain (Amar Kumar Keswani DPO) tidak ditimpakan kepada Terdakwa Gulabray Naraindas Keswani selaku ayah dari Amar Kumar Keswani yang dituduh melakukan penipuan uang Rp.13 miliar, oleh PT. Tunas Maju Transporindo (PT. TMT),” tutur Advokat Andy RH Gultom, SH. memulai pembacaan nota pembelaanya, dihadapan Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani, SH, MH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jln. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2021), pecan lalu.

Andy Gultom mengungkapkan dengan mengingat asas in dubio pro reo, seyogyanya Majelis Hakim tidak memutus perkara aquo dengan keraguan, dan tentunya apabila terdapat keraguan bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim harus memutus perkara aquo berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Andy R.H. Gultom, S.H, Evi Chrisviani, S.H., Raju D Rajagukguk, S.H., Yuliarta Tampubolon, S.H, dari Kantor Hukum RAJAGULTOM-LAWFIRM menyatakan terdakwa Gulabray Naraindas Keswani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

“Yang mulia, kami memohon agar membebaskan terdakwa Gulabray Naraindas Keswani yang sudah berusia 77 tahun dari segala tuntutan saudara Penuntut Umum, karena terdakwa dihadirkan kepersidangan ini bukan karena perbuatannya sendiri, melainkan oleh kekuatan kekuasaan yang melampiaskan dendam terhadap terdakwa Gulabray atas perbuatan Amar Kumar Keswani (DPO) yang sampai saat tersangka yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,” ujar Andy memulai urayan pledoinya.

Dia juga menekankan bahwa keterangan kedua saksi dari PT. TMT dipertimbangkan hakim. “Yang mulia, kedua saksi tidak mengenal terdakwa dan hanya mengenal Amar Kumar Keswani (Anak terdakwa). Bahwa awalnya saat ditanya apakah Amar merupakan karyawan perusahaan saksi menjawab Amar adalah karyawan yang dibayar bulanan oleh saksi akan tetapi selanjutnya saksi menyampaikan bahwa ada juga proyek-proyek Amar bekerja seperti broker yang diberikan kepada Amar.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak jelas hubungan antara Amar dengan saksi dan juga dengan PT Tunas Maju Transporindo, apakah sebagai karyawan yang dibayar oleh saksi perbulan atau broker yang bekerja berdasarkan proyek ?” ujar Andy.

Lebih jauh Andy mengatakan bahwa saksi mengatakan sudah 34 kali mengerjakan kerjasama kontrak kerja (lisan) antara Amar Kumar dengan Adi Putra Prayitna (Komisaris PT. TMT) dan yang menjadi bermasalah adalah kontrak yang ke 33. Dan kerjasama itu dilakukan tidak pernah diketahui terdakwa Gulabray, dan itu diakui kedua saksi.

Sementara uang Rp.13 miliar yang dipermasalahkan JPU tidak pernah diberikan Pelapor Santi Herliana dan Adi Putra Prayitna kepada terdakwa, baik melalui transfer rekening maupun secara langsung tunai. Melainkan ditransfer ke Money Changer (PT. Gerizimindo). “Jadi, uang tidak pernah ada kepada terdakwa dari saksi pelapor. Untuk itu yang mulia supaya mepertimbangkannya sebagai hal yang meringankan,” tambah Andy.

Kemudian pernyataan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Gulabray itu juga dikuatkan keterangan PT. Gerizimindo, yakni saksi Liem Daddy. Saksi Liem mengatakan tidak mengenal TERDAKWA Gulabray Naraindas. Bahwa Saksi mengenal Amar Kumar Keswani (DPO) dengan nama assegaf.
Bahwa kemudian Saksi Liem dihubungi Amar Kumar Keswani agar Saksi melakukan penukaran uang (dollar ke rupiah- rupiah ke dollar), setelah ada transferan dari PT. TMT ke PT. Gerizimindo (Monay Changer). Lalu kemudian disuruh mengantar atau mengirim uang itu kepada beberapa orang termasuk kepada TERDAKWA Gulabray Naraindas, melalui kurir.

“Bahwa semua transaksi terjadi melalui komunikasi langsung dengan Amar Kumar melalui WhatsApp dan telepon dan tidak pernah ada komunikasi dengan TERDAKWA Gulabray Naraindas secara langsung. Dan bahwa semua transaksi uang masuk yang terkonfirmasi ke PT. GERIZIMINDO adalah dari Amar bukan dari Terdakwa Gulabray,” urai Andy secara mendalam.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply