Riziek Bilang Jaksa Dungu, JPU: Terdakwa Menunjukkan Akhlak dan Moral Tidak Baik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menghadirkan terdakwa Mohammad Rizieq Bin Husein Syihab Alias Habib Muhammad Riziq, ke persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021).

Terdakwa perkara kekarantinaan kesehatan Itu dihadirkan kepersidangan untuk mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa Mohammad Rizieq Bin Husein Syihab, dan Penasehat Hukum (PH) yang menyebutkan Jaksa Goblok dan Dungu yang sudah dibacakan pada sidang sebelumnya.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa, SH, MH, JPU dalam tanggapannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak membahas delic formil dakwaan tetapi hanya menyampaikan kata-kata makian kepada pemerintah dan penegak hukum.

” Yang Mulia, bahwa eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan (kompetensi mengadili), terhadap hal- hal yang bersifat prosesuil eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara, dengan perkataan lain eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil. Oleh karena itu kami memhon agar majelis memutuskan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan,” katanya.

Kemudian JPU menyampaikan keprihatinan terhadap Eksepsi dari terdakwa Moh. Rizieq Shihab yang menganggap dakwaan JPU penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap terdakwa dan sahabat-sahabat terdakwa yang ditahan bersama terdakwa di Rutan Mabes Polri, yaitu KH. Ahmad Sobri Lubis, Hb. Idrus Al-Habsyi, Hb. Ali Alatas, Ust. Haris Ubaidillah dan Ust. Maman Suryadi, dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukannya dengan tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara, termasuk Presiden.

“Kami (Jaksa dan Kepolisian) disebutkan segera taubat sebelum kena azab ALLAH SWT. Menurut kami tidaklah materi eksepsi karena urusan dengan azab adalah urusan Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

JPU juga sangat menyayangkan terdakwa Moh. Rizieq Shihab menuduh bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berisi fitnah. “Yang Mulia, dari puluhan lembar dakwaan kami tidak satu huruf pun kata-kata yang bertuliskan fitnah yang ditujukan kepada terdakwa, melainkan dakwaan tersebut adalah rangkaian fakta sesuai alat bukti yang ada. Oleh karena itu kami memohon agar majelis memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,” tegas Jaksa strata 2 itu.

Terdakwa tambahnya, hanya menuding Kepolisian dan Kejaksaan begitu sigap penuh semangat melakukan kriminalisasi pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan hanya menonjolkan/menampilkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal selain kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga terdakwa menyelenggarakan kegiatan pernikahan anaknya yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang umat, dan kegiatan sebelumnya pun juga telah menyelenggarakan peresmian peletakan batu pertama Markaz Syariah di Pondok Pesantren milik terdakwa di Megamendung Kabupaten Bogor yang dihadiri 3.000 orang. “Yang mulia, bahwa apa yang disampaikan terdakwa dalam materi eksepsinya menurut kami tidak masuk dalam ranah eksepsi malainkan pokok perkara,” lanjutnya.

Apalagi Lanjunya sampai menyebut nama Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Jaksa bahwa diskresi pemerintah mengijinkan penjemputan terdakwa Rizieq Shihab dibandara tidak ada relevansinya dengan kerumunan yang ditimbulkan atas kedatangan terdakwa, akan tetapi seharusnya sebagai yang memahami dampak dari kerumunan tidaklah perlu kita mengkambing-hitamkan Menkopolhukam sebagai penghasut.

“Yang mulia, kriminalisasi agama pada eksepsi terdakwa tersebut terlalu berlebih-lebihan dan mendramatisir suatu keadaan yang bertujuan menciptakan opini dengan terdakwa bersumpah bahwa manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan, seharusnya sebagai orang yang menjadi panutan tidaklah mudah menyimpulkan hasutan yang dilakukan terdakwa atas kegiatan pernikahan anaknya sekaligus pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang yang berpendidikan strata 2 menyampaikan kalimat: Jaksa sangat dungu dan pandir soal SKT dan menganggap JPU mencoba menyebar hoaks dan fitnah. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari pada eksepsi Dan bahasa itu digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik,” ungkapnya.

JPU mengatakan sangatlah naif kalau Jaksa yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. “Kami Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya, untuk itu sebagai pelajaran kepada terdakwa jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama, sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH, MH menutup tanggapannya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply