Kemenkumham RI Raih Penghargaan Terbaik Kedua Kinerja Anggaran 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meraih penghargaan kedua terbaik Kinerja Anggaran tahun 2020, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Dari hasil penilaian kinerja anggaran tahun 2020, Kemenkumham menduduki peringkat dua dengan nilai 95,97 sementara Kemenkeu dengan nilai 98,22 peringkat pertama yang di ikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 94,90, Kementerian Agama 94,22, dan Kementerian Ketenagakerjaan 93,47.

“ Alhamdulillah, Kemenkumham mendapat peringkat kedua, yang artinya kedepan kita harus semakin lebih baik lagi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.ik melalui relis yang diterima redaksi, Selasa (30/3/2021).

Penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Maret 2021.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas dedikasi kerja, pengabdian, dan kinerja selama tahun anggaran 2020,” ucapnya.

Menurutnya ada tiga kategori penilaian dalam penghargaan ini, yaitu kementerian negara/lembaga (K/L) dengan pagu besar yang terdiri dari 14 K/L, kategori sedang terdiri dari 16 K/L, dan kecil 42 K/L.

Sekjen mengatakan Kemenkumham sendiri tergabung dalam K/L dengan pagu besar. Untuk diketahui, nilai kinerja anggaran merupakan gabungan dari nilai dari aplikasi SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. K/L yang diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan adalah K/L yang memperoleh nilai kinerja anggaran dalam kategori sangat baik atau lebih dari 90,00.

Sekjen Komjen pol Andap berharap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.

“Ke depan mari kita satukan hati dan pikiran, semoga semakin baik dan pasti. Di dalam mekanisme pelaksanaannya, saya berharap ada kerja sama dari masing-masing Sekretaris Unit Utama, dan harus dimonitor oleh pimpinan tinggi madya, termasuk rekan-rekan Inspektorat Jenderal,” tegasnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply