Saksi BPN Tidak Juga Membuktikan Dakwaan JPU Terhadap Terdakwa Kalibi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Yerich Sinaga SH menghadirkan 2 saksi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepengadilan Negeri PN Jakarta Utara Jln. Gajah Mada Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).

Kedua saksi Bambang dan Tuhu Endarto dihadapkan kehadapan persidangan yang di Pimpin Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH MH dengan Hakim Anggota Tiares Sirait SH MH dan Rudi Fakhruddin Abbas SH., MH. untuk didengarkan keterangannya terkait dakwaan Pasal 263 KUHP pasal yang menjerat terdakwa Muhammad Kalibi.

JPU Yerich dalam dakwaannya mengatan terdakwa M. Kalibi memalsukan KK dalam pengajuan permohonan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 247 dan SHP 248 ke BPN Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ketua Majelis: saudara saksi coba terangkan secara umum, apa saja persyaratan untuk Permohonan pengajuan sertifikat Hak Pakai?

Saksi Tuhu Endarto: yang mulia, persyaratan untuk permohonan pengajuan penerbitan sertifikat itu sama semua, baik SHM, SHGB ataupum SHP.

Si pemohon mengisi formulir. Dalam format formulir itu sudah ada sejumlah item pilihan, apa yang menjadi tujuan.

Setelah permohonan itu masuk lalu kepala kantor merekomendasikan surat sesuai tupoksinya. Dalam hal ini akan masuk kepada bagian pengukuran.

Setelah melakukan pengukuran, lalu diketahui lah batas-batas dan luas tanah. Pengukuran akan bermuara kepada Warkah.

Setelah pengukuran maka terbitlah Warkah, yang isinya riwayat tanah diantara nya: verponding, giriq dan atau garap (salah satu) serta serta dokumen lainnya Seperti peralihan hak dan jika sudah terjadi perlalihan dan atau akte jual beli terhadap objek tanah. Selanjutnya surat pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam sengketa yang dikeluarkan pemerintah setempat, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Dan tentunya disertai KTP (Fotocopy), KK (Fotocopy) si pemohon, kata Bambang dan Tuhu Endarto, menjawab Majelis Hakim.

Selanjutnya majelis hakim masuk pada materi pokok perkara. “Saudara saksi, dalam perkara ini adalah pemalsuan KK. Tadi saksi mengatakan KK adalah bagian dari materi Warkah. Dalam perkara ini Dakwaan JPU ialah Terdakwa ini (Kalibi) telah memalsukan KK. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah KK ini yang ada pada Warkah sertifikat Hak Pakai (SHP) No.247 atas nama Siti Muthmainah dan SHP no. 248 an M. Kalibi?” Tanya Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH MH, yang dijawab, tidak tahu.

“Apakah saudara saksi tidak tahu atau tidak memeriksa dokumen kelengkapan pada saat akan menerbitkan Warkah yang dasar penerbitan sertifikat?” Tanya Mejelis yang dijawab: “Sudah lupa majelis, kejadiannya kan tahun 2012, sudah lama.”

“Apakah tidak ada koreksi dari petugas BPN apabila ada terjadi sengketa pada objek sertifikat yang diterbitkan itu?” Tanya hakim, yang dijawab: “Bisa saja, tapi saya tidak tahu lagi. Karena saya sudah tidak tugas di Jakarta Utara lagi.”

Lalu giliran JPU Yerich Sinaga yang bertanya kepada saksi: “Saudara saksi, apakah KK ini yang anda buat dalam Warkah yang dipersoalkan saat ini? (sembari memperlihatkan KK kepada saksi dihadapan Hakim),” tanya JPU, dihadapan mejelis, saksi tidak dapat menjelaskan. Lalu Majelis mengatakan: “Ya sudah, jangan dipaksakan. Saksi hanya menjelaskan apa yang dia ketahui, jangan dipaksa,” ujar Tumpanuli Marbun.

Kemudian masuk giliran Penasehat hukum terdakwa Misrad. “Saudara saksi (Bambang) tadi saudara mengatan kepada JPU dan hakim tidak tahu tentang KK. Tapi di BAP Saudara ini menjelaskan semua, apakah ini (keterangan di BAP) keterangan saksi?” Tanya Misrad, yang dijawab: “Itu keterangan saya. Tapi saya sudah lupa.”

“Saudara saksi, ini perlu penegasan, apakah KK itu ada dalam Warkah?” Tanya Misrad lagi, yang dijawab: “Saya harus melihat Warkah nya dulu.”

“Saudara saksi, ini bukan berbicara prosedur, tetapi bicara tentang fakta. Karena dari keterangan saksi (Dedi Sudadi) pada sidang sebelumnya yang sudah menunjukkan semua berkas dihadapan yang mulia, dan disitu (Warkah) tidak ada KK. KK tidak terlampir dalam Warkah,” tanya Misrad.

Kedua Saksi tidak menjawab, mereka hanya saling berpandangan diantara keduanya. Seolah keduanya kebingungan untuk menjawab.

Keterangan kedua saksi yang dihadirkan JPU ini pun seperti nya belum dapat mendukung dakwaannya. Sepertinya JPU harus bekerja keras menghadirkan saksi yang dapat mendukung dakwaannya. Memang masih ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan kepersidangan sesuai jumlah saksi yang ada di dalam berkas limpahan penyidik kepolisian (BAP), seperti Camat dan Lurah.

Advokat Misrad menilai bahwa apa yang di jelaskan kedua saksi yang dihadirkan JPU belum dapat mendukung Dakwaannya. “Indentitas seorang pemohon sesuai Pasal 50 No:16 SK Kemen ART/BPN 1999 tentang
Penurunan Hak Milik Atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan/Hak Pakai, tidak disebutkan secara explisit KK sebagai kelengkapan melengkapi permohonan yang dimaksud,” ujar Misrad secara terpisah.

Dia menilai bahwa KK tidak masuk dalam analisis pertimbangan kebijakan BPN untuk menyetujui penerbitan sertifikat pada objek bidang tanah, karena indetitas seseorang sudah dibuktikan dengan KTP.

“Saksi juga mengakui kalau KK yang dijadikan sebagai bukti itu bukan legalisiaran. Disitu hanya tertulis: hanya sebagai alat penyelidikan. Jadi ngga jelas dakwaan yang didakwakan saudara JPU,” tambah Misrad.

Sementara advokat Yayat Surya Purnadi, SH MH, mengatakan bahwa keterangan saksi itu sama saja dengan Saksi-saksi lain. “Saya Tidak ikut sidang tapi dari laporan yang saya terima ya, sama saja saksi tidak tahu,” ujar Advokat pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) itu, ketika dimintai tanggapannya.

Pada sidang sebelumnya JPU Yerich sudah menghadirkan 9 Saksi kepersidangan. Tak satupun yang menjelaskan keberadaan KK itu. Mereka mengatakan mengetahu dari penyidik.

Terdakwa M. Kalibi didakwa pasal 263 KUHP dengan materi pemalsuan KK.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply