Forkopimda Aceh Barat Rakornas Pengendalian Karhutla Dengan Presiden Rl Secara Virtual

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, ACEH BARAT  – Dandim 0105/Abar Letkol lnf Dimar Bahtera S.Sos M.A.P bersama Forkopimda Aceh Barat mendengarkan pengarahan Presiden RI lr. H. Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual atau Video Conference (Vidcon) terkait upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (22/2/2021).

Rapat koordinasi upaya peningkatan pengendalian Karhutla yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting Platform tersebut diikuti oleh Bupati Aceh Barat H. Ramli MS, Dandim 0105/Abar Letkol lnf Dimar Bahtera S.Sos M.A.P, Kapolres AKBP Andrianto Argamuda S.l.K, Kajari Muhammad Ruksal Assegaf SH, Kadiskes Syarifah Junaidah S.Km, Kepala BPBD dr. Mukhtaruddin dan Kadis PUPR Perkim Bukhari.

Rapat koordinasi diawali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Mahfud MD.

Di balik layar, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa arahan yang akan di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menegaskan kembali kebijakan serta arahan secara langsung kepada seluruh Jajaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah serta TNl – Polri dalam penanganan Karhutla.

”  Berkat implementasi lnpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla telah mampu menekan rasio titik panas dari tahun ke tahun. Terbukti, pada tahun 2020 tidak terjadi bencana kabut asap baik di Sumatera maupun Kalimantan. Dan kami juga mencatat tidak adanya kabut asap lintas batas atau transfer dari negara tetangga seperti tahun – tahun sebelumnya. Esensi pokok bahwa pengendalian harus dikedepankan dengan prioritaskan melalui deteksi dini hotspot, monitoring rutin dan patroli terpadu serta penataan ekosistem gambut, sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau”, terang Menkopolhukam

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengupas sejarah panjang dengan mengingatkan kasus Karhutla yang terjadi pada 2015 dan tahun – tahun sebalumnya. Karhutla tesebut menimbulkan kerugian yang amat besar, sehingga Presiden tak ingin hal itu kembali terjadi.

“Kita sudah rutin melakukan pertemuan seperti ini, untuk mengingatkan kepada Pejabat di daerah agar tidak lupa pada aturan main yang telah disepakati. Aturan mainnya tetap sama, apabila terjadi Karhutla dan tidak bisa ditangani dengan baik, maka Pejabatnya harus siap – siap. Mulai dari Pangdam, Kapolda, Dandim hingga Kapolres di Copot (ganti)”, tegas Joko Widodo

Joko Widodo menambahkan beberapa penekanan yang harus di lakukan diantaranya prioritaskan upaya pencegahan, infrastruktur pengawasan harus sampai ke tingkat bawah, cari solusi permanen agar Karhutla bisa di cegah, penataan hidrologi gambut, apabila terjadi lebakaran segera lakukan pemadaman jangan tunggu api membesar dan yang terakhir adalah tegakkan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran.

Setelah virtual selesai, Dandim Aceh Barat Letkol lnf Dimar Bahtera mengatakan, sesuai pemaparan Presiden maka hal yang paling penting adalah membentuk organisasi dan memetakan wilayah yang rawan Karhutla.

“Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk Satgas peduli api dan memetakan daerah yang rawan Karhutla seperti Arongan Lambalek, Woyla Barat dan Meureubo. Kami dari unsur TNl akan terus memsosialisasikan kepada masyarakat maupun perusahaan yang ada melalui para Babinsa yang rutin turun kelapangan melakukan patroli terpadu bersama instansi terkait”, pungkas Letkol Dimar.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply