Ahli Hukum TUN Prof Zainal Menguatkan SHP Kalibi Pada Lahan Koja

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Sidang gugatan H. Rawi melawan Tergugat I (Purnami), Tergugat II sampai dengan tergugat VIII Hadi Wijaya semakin menguatkan kepemilikan H. Muhammat Kalibi terhadap objek sengketa bidang tanah 7000 m di Jl. Kramat Jaya, Rt. 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, setelah mendengar kan keterangan ahli hukum Tata Usaha Negara Prof Dr. Zainal Arifin Hoesein yang digelar, Selasa (2/2/21).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Rianto Adam Pontoh SH MH dengan anggota majelis Sarwono, SH dan Dodong, SH, MH kembali menggelar sidang gugatan perkara No.78/Pdt.G/PN/JKT.utr, H. Rawi melawan Tergugat I (Purnami) – Tergugat VIII Hadi Wijaya di PN Jakarta Utara, Jln. Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Ahli Hukum Tata Usaha Negara (TUN) Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH yang menjelaskan dan menjawab 5 pertanyaan Kuasa Tergugat Intervensi Yayat Surya Purnadi, SH, MH, CPL Advokat anggota pengurus pusat advokat APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) terkait kewenangan penerbitan sertifikat dan sahnya hibah dari suami kepada istrinya.

NB: Kuasa = Kuasa Penggugat I Intervensi (Yayat)
Ahli = Ahli Hukum TUN (Prof Zainal).

Kuasa bertanya ke ahli :
1. Kuasa: Apa pendapat ahli tentang Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dikeluarkan BPN? (Badan Pertanahan Nasional).

AHLI : SHP adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini BPN yang di ajukan permohonan hak nya atas tanah negara dan telah melalui proses prosedur persyaratan.

2. Kuasa : Apa dasar hukum BPN untuk mengeluarkan SHP

Ahli : PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

3. Kuasa : apa pendapat ahli terhadap putusan perdata PK (Peninjauan Kembali) yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian di ajukan permohonan hak atas tanah negara?

Ahli : permohonan hak atas tanah negara berdasarkan dari putusan PK yang di ajukan dan di berikan Sertifikat Hak Pakai oleh negara dalam hal ini BPN adalah sah di karena kan putusan PK tersebut telah melalui proses peradilan yang berkeadilan

4. Kuasa: apa pendapat ahli tentang eigendom, apakah masih berlaku sampai saat ini ?

Ahli : eigendom verponding adalah dokumen kepemilikan tanah peninggalan jaman belanda. Tetapi sejak terbit nya UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Keppres RI dalam Surat Keputusannya nomor 32 Tahun 1979 tertanggal 8 Agustus lalu memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak rakyat.
Jadi tanah yang dasar kepemilikan nya dari eigendom yang sejak tahun 1960 sampai 1980 tidak pernah di konversi maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara.

5. Kuasa : apa pendapat ahli terhadap surat hibah yang di buat oleh Lurah, di tanda tangani oleh Lurah, di stempel Kelurahan dan di ketahui oleh Camat apakah surat tersebut sah ?

Ahli : surat hibah tersebut sah. Karena Lurah dan camat itu adalah perangkat pemerintahan yang diberikan wewenang mewakili Pemerintahan yang sah. Tetapi kalau surat hibah dari RT/RW tidak sah, karena RT/RW adalah bagian dari masyarakat.

Demikian 5 pertanyaan dilontarkan Kuasa penggugat I intervensi dan Penggugat II Intervensi Yayat Surya Purnadi, SH, MH, CPL yang adalah pengurus pusat advokat APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) kepada sang ahli Prof Zainal yang dijawab secara jelas dan terang sesuai pertanyaan.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Kuasa Penggugat I H. Rawi, Advokat Misrad, SH. Dia mempertanyakan keabsahan hibah kepada istri. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa hibah kepada istri tidak boleh.

Kuasa: Apa pendapat ahli terhadap Hibah yang diberikan suami kepada istrinya, apakah itu sah ?

Ahli : pemberian hibah suami kepada istri di perbolehkan, itu sah. Tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta keseluruhan. Terhadap hibah ini sah. Bidang tanah yang dihibahkan itu sah.

Kuasa: Apa pengertian garap dalam penguasaan tanah?

Ahli: garap adalah dimana penggarap telah menempati/menguasai lahan lebih dari 20 tahun, atau sipenggarap mengoper garap. Waktu penggarap itu dihitung juga pada pengoperan garap itu. Itulah keabsahan garap.

Kuasa: bagaimana dia (penggarap) menyatakan dirinya sebagai penggarap untuk memperoleh haknya meningkatkan status hak garapnya?

Ahli: sebagaimana diatur dalam kebijakan undang undang pokok agraria maka penggarap menyatakan dirinya sebagai penggarap, lalu mengajukan permohonan ke pemerintah setempat lalu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lalu keluarlah SHP (Sertifikat Hak Pakai) karena berasal dari tanah garapan yang artinya itu tanah negara.

Kuasa: apakah sertifikat bisa dibatalkan dan kalau bisa siapa yang membatalkan?

Ahli: pembatalan sebuah sertifikat yang sudah diterbitkan dimungkinkan dibatalkan dengan syarat apabila ada bukti kepemilikan yang lebih kuat dari dasar pengajuan yang terdahulu. Saya katakan semua produk hukum bisa dikoreksi. Tetapi tidak bisa pembuat produk itu yang membatalkan sendiri produknya, harus sesuai mekanisme yakni pembatalan harus diajukan ke pengadilan TUN. Karena dipengadilanlah yang paling kredibel karena dipengadilanlah dibedah dan diperlihatkan masing-masing dasar kepemilikan. Di BPN tidak demikian. BPN hanya akan memproses dokumen pengajuan saja.

Terkait pembatalan sertifikat, bisa saja. contohnya cacat administrasi atau penerbitan itu tidak sesuai dengan alas haknya, bisa dibatalkan. Dan pengadilan TUN lah tempatnya. Yuridiksi absolute nya ada di pengadilan TUN.

Kuasa: Ada dua orang memiliki alas hak garap terhadap sebuah objek yang sama, siapa yang lebih berhak?

Ahli: Ada asas siapa yang terbit lebih tua. Alas hak yang terdahulu lah atau alas hak yang pertama lah yang lebih kuat.

Kuasa: bagaiman tanggapan ahli jika pejabat yang menerbitkan membatalkannya sendiri?

Ahli: Kalau ada yang membatalkan tanpa PTUN sebuah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah itu tidak boleh. Itu semena-mena namanya. Semua produk hukum yang diterbitkan pemerintah harus diuji melului pengadilan TUN. Tidak ada istilah efektivitas tidak ada. Hukum harus dikedepankan.

Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang dengan agenda kesimpulan.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply