Deklarasi Janji Kinerja Menuju WBBM Kanwil Kumham DKI Jakarta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta dan penandatanganan komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Bersama Para Kepala Divisi (Kadiv), para Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT), di Lantai IV, Aula Kanwil Kumham DKI Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (2/2/21).

Deklarasi Janji kinerja dan penandatanganan itu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yakni Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang diwakili Oleh Wakil Jaksa Tinggi DKI Jakarta Dr. Supardi, SH, MH, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya Jayakarta, Pemprov DKI Jakarta yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan BNN Provinsi DKI Jakarta yang disiarkan langsung secara virtual ke 27 UPT di Kanwil DKI Jakarta dan ke kantor undangan yang tidak dapat hadir.

” Deklarasi Janji Kinerja dan Pencatangan Pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan komitmen Kantor Wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan program perubahan percepatan reformasi birokrasi. Selain
itu kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Drs. Libertty Sitinjak membuka sambutannya.

Dia mengungkapkan bahwa pada Tahun 2019 sebanyak 4 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil
Kemenkumham DKI Jakarta telah berhasil memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB dan pada akhir Tahun 2020 lalu, jumlah Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM mengalami peningkatan yakni 1 Satuan Kerja memperoleh predikat WBBM dan 4 Satuan Kerja lainnya memperoleh predikat WBK.

“Peningkatan jumlah Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM juga menandakan semakin baiknya komitmen jajaran ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang responsif, transparan serta bebas dari korupsi dan pungutan liar. Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini satuan kerja yang telah menjadi WBK dan WBBM dapat menjadi pilot project untuk satuan kerja lainnya, selain itu satuan kerja yang berpredikat WBK dan WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas,” ujar Kakanwil.

Namun demikian, Libertty Sitinjak juga tidak menampik adanya kritikan atau demo yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyoroti buruknya kenerja Kanwil DKI Jakarta. “Kita berterima kasih dengan adanya kritikan masyarakat. Itulah tandanya bahwa Kementerian hukum dan ham mendapat perhatian dari masyarakat. Sehingga Kanwil DKI Jakarta masih membutuhkan SDM yang tangguh yang lebih berkualitas,” katanya menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan adanya sejumlah Demo selama bulan Januari, lalu.

Dia mengakui masih adanya kelemahan-kelemahan yang harus ditutupi agar apa yang menjadi harapan pimpinan dikementerian terwujud. “Kita mengakui adanya kelemahan-kelemahan yang kita miliki, yakni jumlah SDM yang masih sangat tidak seimbang dengan jumlah tahanan yang mana jumlah tahanan sudah 16000 lebih sementara kapasitas hanya 6000 tahanan. Jadi sudah overloat 150 persen,” terang Kakanwil.

Sejauh pengamatan radaronline.id, bahwa bahasa overload isi tahanan ini sudah budaya klasik di lingkungan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, terlebih di wilayah Kanwil DKI Jakarta. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana memaksimalkan SDM yang ada untuk menutupi kebocoran-kebocoran yang ada sehing dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply