Buronan Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Senilai Rp1,4 Miliar Berhasil Diringkus Kejaksaan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kali ini Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bersama Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menangkap buronan terpidana bernama Ir Pendi Sebayang MT di kota Medan, Rabu (20/1/21).

Kapuspen Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak, SH, MH menuturkan buronan terpidana kasus korupsi ini diringkus di Jln. Bunga Wijaya Kusuma 16 Nomor 38-C Lingkungan 6 Sunggal Kota Medan.

“Terpidana masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan,” tambah Leo Simanjuntak.

Dijelaskan terpidana yang berkerja sebagai Direktur Utama PT. Pemutar Argeo Consultan Enginering di Medan adalah warga yang beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 38-C Padang Bulan Simpang Selayang II Kota Medan.

” Terpidana Dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 732.k/Pid.Sus/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Print-21/N.2.10/Ft.2/11/2017 tanggal 20 November 2017, Terpidana IR Fendi Sebayang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 subsidiair pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi dihukum 6 tahun pidana kurungan denda 200 juta rupiah subsidiair 6 bulan kurungan,” ungkap Kapuspenkum.

Terpidana IR. PENDI SEBAYANG, MT terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat dengan nilai proyek sebesar Rp. 1,4 Milyar Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara.

“Sampai saat ini, Kejaksaan Agung untuk tahun 2021 telah berhasil mengamankan 20 orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan. Melalui program Tabur (Tangkap Buron) Kejaksaan, kami menghimbau kembali kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang nyaman bagi DPO,” pungkas Kapuspenkum Kejagung RI.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply