Pertama Kali DPO Kejaksaan Menyerahkan Diri

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Satu lagi buronan yang masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus proses jual beli Villa Bali Rich (PT Bali Rich Mandiri) senilai Rp 38 Miliar, Suryady alias Suryady Azis menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Giyannyar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Selasa (18/1/21).

“Terpida menyerahkan diri pada Senin 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita. Yang bersangkutan, atas inisiatif sendiri, terbang langsung dari Singapura ke Bali untuk menyerahkan diri. Ini baru pertama kalinya terjadi,” Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH, Selasa (19/1/2021).

Lengkapnya indentitas terpidana sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : Suryady Azis

2. Tempat Lahir : Medan

3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Juni 1981

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kewarganegaraan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Jl Klambir V Lingkungan VI Nomor 116 Keluarahan Cinta damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumut

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

9. Pendidikan : S-1.

Terpidana suryady di pidana
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 544K/Pid/2020 tanggal 30 Juni 2020, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam perkara Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal seolah-olah isinya benar pada proses jual beli Villa Bali Rich (PT Bali Rich Mandiri) senilai 38 Miliar rupiah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

“Kondisi Terpidana Suryady dalam keadaan sehat dan dengan hasil swab negatif pada saat melaksanakan putusan di Rutan Gianyar,” ungkap Kapuspenkum.

Dengan Dieksekusi nya Suryady maka Kejaksaan Agung telah mengeksekusi 15 DPO di tahun 2021.

“Melalui program Tabur (Tangkap Buron) Kejaksaan, kami menghimbau kembali kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang nyaman bagi DPO, kata Kapuspenkum Kejagung,” pungkas Kapuspenkum Kejagung RI Leonardo Ebenezer Simanjuntak SH MH.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply