Majelis Hakim PN Jakarta Utara Kabulkan Permohonan Mohammad Kalibi Selaku Penggugat I Intervensi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Rianto Adam Pontoh, SH, MH mengabulkan permohonan Muhammad Kalibi selaku Penggugat I Intervensi dan Ny. Siti Muthmainah Selaku Penggugat II Intervensi pada perkara gugatan Nomor Register : 78/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr. di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/21).

Dasar diterimanya Mohammad Kalibi selaku Penggugat I Intervensi dan Ny. Siti Muthmainah selaku Tergugat II karena keduanya memiliki sertifikat terhadap bidang tanah yang disengketakan pada perkara 78 itu.

Atas dikabulkannya permohonan Muhammat Kalini itu maka persidangan perkara register 78/Jakarta Utara itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti bukti.

Dari awal Advokat Yayat Surya Purnadi, SH, MH dan Indra Kasianto, SH selaku Kuasa Hukum dari Mohammad Kalibi dan Ny. Siti Muhtmainah yakin bahwa permohonannya dikabulkan Majelis Hakim. “Dokumen resmi sebagai hak kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah dan bangunan yang dikeluarkan pemerintah RI adalah sertifikat. Itulah dokumen resmi. Seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Serifikat Hakim Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai (SHP). Itulah macam sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia,” ujar Advokat YAYAT SURYA PURNADI S.H., MH., yang merupakan pengurus Pusat APSI (Assosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Pada perkara Nomor register: 78/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr. Selaku pihak Penggugat adalah H. Rawi melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II sampai Tergugat VIII (Hadi Wijaya) belum adan yang memiliki sertifikat. “Yang punya sertifikat itu baru klien kami. Yang lain hanya surat surat seperti poto kopy giriq, foto kopy surat garap dan lainnya,” ungkap Yayat.

Yayat Surya Purnadi yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mengatakan bahwa permohonan selaku Penggugat I Intervensi karena baru mengetahui adanya perkara pada lahan yang dimiliki kliennya setelah adanya sidang PS (pemeriksaan setempat).

“Klien kami Mohamad Kalibi mengajukan permohonan sebagai Penggugat I Intervensi; dan Siti Muthmainah sebagai Penggugat II Intervensi memberikan kuasa kepada kami setelah pada hari Jum’at 27 November 2020 di tanah Klien kami adanya kegiatan Sidang Lapangan (Discente ) dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari situlah Klien kami mengetahu bahwa lahan yang dimilikinya itu sedang dipersengketakan. Padahal klien kami telah memiliki dokumen kepemilikan yang sah dari pemerintah dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Utara, berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 248/Tugu Utara, surat ukur No. 00066/Tugu Utara/2012, atas nama Mohamad Kalibi seluas 2.998 M. dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 247/Tugu Utara, surat ukur No. 00067/Tugu Utara/2012, atas nama Ny. Siti Muthmainah seluas 2.402 M’, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 1.768 M, belum dimohonkan Sertipikat,” terang Yayat mengungkapkan ihwal permohonannya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply