Eksekusi Lanjutan Lahan Kalianak 53 Batal, Polisi Diduga Biarkan Kerumunan Massa Dari Tergugat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, SURABAYA  – Eksekusi lahan di jalan raya Kalianak 53 Surabaya ditunda. Penundaan Eksekusi itu terjadi kedua kalinya dengan alasan hari tenang, Pilkada.

Penundaan Eksekusi 26 Agustus 2020 lalu oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu berdalih terkendala pengamanan.

Pada saat itu pihak Kepolisian tidak bersedia ke lapangan untuk pengamanan karena adanya covid-19.

Sehingga Eksekusi itu ditunda.

Boediono Santoso selaku penggugat sempat merasa kecewa atas penundaan eksekusi karena sudah dipersiapkan alat protokol kesehatan, sesuai dengan permintaan polisi.

Lisa Rachmat Kuasa Hukum Pengguggat tidak putus asa atas kegagalan eksekusi pertama, dan melakukan permohonan kelanjutan eksekusi berikutnya.

Penetapan eksekusi keduapun di setujui oleh pengadilan dan ditetapkan tanggal 3 Desember, namun Pengadilan menunda lagi, berdalih masa tenang pilkada.

Dalam pantauan media ada puluhan orang dari pihak tergugat berkerumun dilokasi, tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Lisa Rachmat mengatakan ini pengajuan permohonan eksekusi yang kedua.

Eksekusi pertama ditunda Polisi Polres Kp3 beralasannya masih pandemi Covid-19.

Eksekusi kedua inipun gagal, sekarang Pengadilan beralasan ada hari tenang Pemilihan Walikota.

Kita semua tahu sekarang ini masih tanggal 3 Desember sedangkan pilkada itu tanggal 9 dan hari tenangnya pada tanggal 5 Desember. “Kenapa masalah eksekusi saja dibenturkan dengan Pilkada, Heran saya,” ucap Lisa.

Pada hari ini lanjut Lisa pihak pengadilan tidak hadir, yang hadir malah pihak tergugat dan membawa puluhan massa. Massa dari mana saya sendiri tidak tahu.

Ada sekitar 65 massa yang ada, tanpa memakai masker dan terkesan dibiarkan oleh aparat kepolisian.

Saya minta truk dan apa yang ada didalam gudang itu harus dikeluarkan, lahan ini harus kosong, karena lahan tersebut sudah status quo. Tegas Lisa

Setelah acara Pilwali ini selesai, eksekusi akan dilakaanakan, tinggal dibacakan, “gak sulit kok, terang Lisa, Kamis (3/12).

Sangat berharap kepada Pak Kapolsek dan Bu Kapolres untuk jalan dipihak hukum yang benar karena ini sudah status quo.

Pihak tergugat itu sejak malam tadi sudah mengerahkan massa, harusnya ada tindakan dari pihak kepolisian, karena pihak dari kelompok mereka tanpa protokol kesehatan.

“Tindak tegas dong jangan diam,” keluh Lisa.

Sebenarnya lanjut Lisa, kunci pager itu dibawa pihak kepolisian, kalau ada yang masuk kedalam gudang itu, berarti dugaan saya pihak kepolisianlah yang membukakan pintu itu.

Lain halnya dengan Suroso, SH. Kuasa dari Kemis Wandoko (tergugat), Mengatakan jadi mohon maaf berdasarkan surat yang diterbitkan ketua pengadilan, maka untuk kegiatan eksekusi hari ini ditunda.

Kita lanjut Suroso, masyarakat taat hukum, kalau memang mau dilaksanakan eksekusi silahkan kita taat, dan siap, namun karena untuk hari ini masih ada hari tenang menuju pilkada minggu depan, jadi ditunda.

Penundaan itu bukan ke inginan siapa-siapa karena memang keinginan negara. ucapnya.

menanggapi batalnya eksekusi dan adanya kelompok massa dari pihak tergugat. Kapolsek Asemrowo AKP Hari Kurniawan mengatakan, mengenai massa, yang jelas massa dari pihak tergugat, sudah saya lakukan teguran, untuk tidak berkerumun, namun beliau (massa) beralasan jaga-jaga.

“Tadi sudah saya tegur kok mas, katanya jaga-jaga, itu massa dari pihak tergugat,” jelas Kapolsek Asemrowo.

Jangan sampek lanjut Kapolsek, mengenai adanya kelompok massa itu, menjadi masalah baru lagi, katanya.

Saya sudah meminta kepada massa dari pihak tergugat untuk mematuhi aturan, karena ini masih masa pandemi.

Saya khawater kedua belah pihak kalau saling bertemu, dan nantinya menimbulkan kerumunan, jadi bagaimana agar surabaya ini tidak terjadi zona merah lagi karena surabaya keadaannya sudah mulai membaik.

Saya akan tindak tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar, karena untuk saat ini masih rawan pandemi, jadi sebisa mungkin dihindari kerumunan massa itu. Tegasnya.

Yang jelas eksekusi hari ini ditunda dulu, yang menunda itu pihak pengadilan.

Kalau dari kepolisian sendiri, kapanpun siap kalau memang pihak pengadilan akan melakukan eksekusi, yang jelas kami siap mengawalnya. Pungkasnya.

HARIFIN

Share.

About Author

Leave A Reply