Kejaksaan Teken Nota Kesepahaman Dengan Pertamina Pada Proyek Srategis Nasional

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Jaksa Agung (JA) RI Dr, Burhanuddin, SH. MH. Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Auditorium Pertamina di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) pukul 10.00 WIB.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam sambutannya menegaskan bahwa PT. Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui 4A+1S yaitu Availibility, Accesibility, Affordibility, Acceptability dan Sustainability. “Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi untuk masyarakat Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok. Dalam menjalanan tugas ini, banyak tantangan dihadapi, dan tidak membuat Pertamina menyerah, tapi justru memotivasi Pertamina untuk terus dapat melayani bangsa dan negara ini lebih baik lagi,” ujar Dirut.

Untuk menghadirkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, itu katanya tentu pertamina membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan juga seluruh masyarakat. Begitu banyak project-project bahkan project sangat besar berskala nasional tengah pertamina jalani untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. “Untuk itulah kami terus berupaya bekerjasama dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mendukung kami,” ujar Nicke Widyawati.

Selain itu menurut Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dengan kerjasama ini, akan menjadikan Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaaan RI. dalam menuntaskan proyek startegis nasional serta kerjasama dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dapat lebih mempererat kedua belah pihak dalam membangun sinergi yang lebih kokoh lagi.

“Besar harapan saya agar kerjasama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan,” imbuhnya.

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) menambahkan, kolaborasi Pertamina dengan Kejaksaan RI tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan akan diturunkan hingga Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani para direksi Pertamina dengan para Jaksa Agung Muda, serta para Executive GM/GM Pertamina di unit operasi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Jaksa Agung RI dalam sambutannya mengatakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dan Kejaksaan RI, dalam keadaan sehat wal’afiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun.

“Saya menyambut baik atas inisiatif diselenggarakan acara ini, yang oleh karenanya ini merupakan momentum yang sangat berharga dan patut kita apresiasi bersama, sebagai bentuk komitmen kita untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi, di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar JARI Burhanuddi.

Untuk itu kantanya, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan RI, menyampaikan penghargaan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ibu Nicke Widyawati, beserta segenap jajaran. “Kita semua atas kesadaran tentang urgensi dan perlunya menjalin hubungan kerja sama yang lebih terarah dan terpadu di antara lembaga Kejaksaan RI dan Pertamina, dalam bingkai “Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) berkenaan Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi”. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara beberapa jajaran Kejaksaan Agung RI. dan Direksi Pertamina, serta antara para Kepala Kejaksaan Tinggi dan jajaran Pertamina di seluruh Indonesia, sebagai sebuah acuan yang akan mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam mewujudkan keselarasan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kita bersama,” ungkap JA.

Dalam upaya mengoptimalkan kerja sama, koordinasi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka ruang lingkup dalam pelaksanaannya akan meliputi :
• Pemberian pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
• Dukungan pendampingan dan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi ;
• koordinasi penelusuran dan pemulihan asset ;
• Penempatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) ;
• pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan ;
• Bentuk kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.
Secara teknis, ruang lingkup tersebut ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Sebagai upaya dalam mendukung peranan dan fungsi PT Pertamina, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk mewakili PT Pertamina dalam posisi selaku Tergugat maupun Penggugat, terkait masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan RI Tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan/atau Percepatan Investasi dan Pelacakan/Penelusuran Aset PT Pertamina (Persero). Sebagai wujud penegakan hukum yang tidak semata-mata mengedepankan aspek represif/penindakan, maka jajaran kami siap untuk berperan aktif secara preventif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis dan investasi, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktunya. Selain tentunya memberikan dukungan dalam upaya penelusuran aset PT Pertamina, sehingga dapat dikelola dan dioptimalkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Perjanjian Kerja Sama dengan Bidang Pembinaan Kejaksaan RI tentang Pemulihan Aset Terkait Tindak Pidana dan/atau Aset Lainnya. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan nilai aset terkait tindak pidana atau aset-aset lainnya di bawah penguasaan Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping tentunya upaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dan memulihkan aset Pertamina.

4. Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI tentang Pertukaran Data, Informasi, Keahlian, serta Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penguatan Kelembagaan. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat tercipta koordinasi yang mendukung, mempermudah, serta memperlancar pelaksanaan upaya pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam proses penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.

5. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tentang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM guna menunjang tugas-tugas masing-masing pihak dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Kejaksaan RI dan PT Pertamina dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan.

“ Dengan ruang lingkup cakupan kerja sama tersebut, saya yakin dan optimis bersama-sama kita akan menjadi bagian integratif dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, efektif, dan efisien.” jelas Jaksa Agung RI.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply