Soal APBD Jember, M.Nur Wahid : Jangan Korbankan Rakyat!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JEMBER – Buntu komunikasi antara pemerintah kabupaten dan juga DPRD Jember, Jawa Timur berkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember jelas merugikan rakyat.  Konsekuensi dari hal tersebut mau tidak mau, sesuai yang telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 mengharuskan pemerintah kabupaten menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) tentang APBD.

Apa kerugiannya? Perkada tentang APBD tidak boleh lebih tinggi dari APBD tahun anggaran sebelumnya untuk kebutuhan setiap bulan. Lebih jelas, dalam Permendagri 33 tahun 2019 pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai peraturan perundang-undangan.

Muhammad Nur Wahid, aktifis muda yang juga mantan sekretaris umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember mengatakan, kita sedang berbicara tentang nasib APBD Jember, bukan berbicara tentang gajian atau tidak gajian. Bupati gajian atau tidak, DPRD gajian atau tidak itu bukan urusan rakyat.

” Yang rakyat butuhkan hari ini adalah kejelasan nasib APBD Jember. Karena itu adalah hak rakyat, kebutuhan rakyat, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Bolehlah DPR berkilah bahwa ini akibat dari keterlambatan pemerintah kabupaten menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS sehingga mereka (DPR) tidak dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pembahasan APBD tidak hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten atau dalam hal ini bupati, ini juga tanggung jawab DPR sebagai wakil rakyat, apapun alasannya,” kata M. Nur Wahid.

Nur Wahid mengungkapkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 312 ayat (2) dijelaskan bahwa, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.  “Walaupun dalam pasal 312 ayat (3) “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ini yang selalu jadi gaco bahwa sanksi administrasi ini hanya berlaku bagi pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati.

“Perdebatan menyoal ini salah eksekutif atau salah legislatif, itu perdebatan di level elit. Rakyat tidak mau tahu yang benar siapa dan yang salah siapa. Yang rakyat butuhkan hari ini adalah berkait dengan hak mereka, yaitu kemanfaatan dari APBD. Kalau mau bertengkar ya bertengkar saja, tapi jangan bawa-bawa rakyat dong, jangan korbankan rakyat dong. Jangan lupa, Bupati dan DPR itu dipilih rakyat, kalau terus-terusan nguyo-nguyo rakyat, pasti akan kualat”, tegas Nur Wahid.

Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah terang dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kegaduhan akibat tarik ulur APBD Jember ini jelas sama sekali tidak mengandung kemanfaatan bagi masyarakat.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply