APBD Jember Bukan Hanya Tanggung Jawab Bupati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JEMBER  –  Surat bertanggal 7 Juli 2020 dari Gubernur Jawa Timur kepada Mendagri RI sudah terpasang di gedung dewan. Dicetak besar, diturunkan, kemudian dipasang lagi, surat besar bernomor 739/9238/060/2020 itu sampai saat ini masih terpasang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

” Mengapa yang dipasang justru surat dari gubernur, padahal jawaban dari menteri dalam negeri sudah ada dan keluar pada tanggal 15 Juli 2020, seminggu setelahnya,” ujar Muhammad Apdul Vaqi, salah satu alumni Sekolah Alam RadarOnline Angkatan I, Rabu (25/11).

Poin tiga, persis diatas tanda tangan Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, berbunyi: Terkait dengan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Jember tahun 2020, Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember telah melanggar ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Timur harus menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas keterlambatan penetapan APBD Tahun 2020, yakni dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

“Kalau Bupati Jember sudah tidak bayaran, mengapa DPRD Jember yang bayaran, padahal jelas kata Mendagri tanggung jawab atas keterlambatan APBD ada di Bupati Jember dan DPRD Jember,” ketus Apdul Vaqi.

Oleh sebab itu, Vaqi berharap agar APBD 2021 segera ditetapkan. “APBD Jember adalah kebutuhan masyarakat Jember, apalagi dalam masa pandemi Covid-19,” tandasnya.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply