LBH-PIJAR Minta KPK Usut Tuntas Soal Intimidasi Media Lokal Papua

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pijar (LBH-Pijar) Lintar Fauzi SH menyebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap salah satu pengurus media lokal yang ada di Mimika, Provinsi Papua.

Menurut dia, media tersebut dianggap telah melakukan penyebaran berita bohong (hoax) prihal kabar telah ditetapkannya Bupati Mimika “Eltinus Omaleng” sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gereja Kingme Mile 32 yang ada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

” Berdasarkan aduan tersebut kami dari LBH-Pijar terdorong untuk mengadvokasi permasalahan ini sesuai fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk menjadi wadah perlindungan hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali, termasuk teman-teman media yang ada di Papua yang harus mendapatkan bantuan hukum jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya justru dikriminalisasi,” ujar Lintar Fauzi dari Kantor Hukum Madsanih Manong dan Rekan di Grand Puri Lestari, Blok J No 3, Pasar Laris, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (21/11).

Dikatakannya, bahwa LBH-Pijar juga menyoroti tentang lemahnya pengelolahan informasi publikasi penanganan perkara di tubuh KPK saat ini, sampai akhirnya terjadi penyebaran informasi yang tidak pasti ditengah masyarakat dan dikalangan media, tentang penetapan tersangka bupati Mimika Eltinus Omaleng atas dugaan tindak pidana korupsi Proyek pembangunan Gareja Kingme Mile 32 di Mimika, Papua.

“Padahal di era keterbukaan informasi KPK harus terbuka, apalagi ini menyangkut nama baik Papua secara keseluruhan dan tentunya menyangkut nama baik pak Eltinus Omaleng yang saat ini sedang menjabat aktif sebagai Bupati MiMika,” bebernya.

Untuk itu kata Lintar, pihaknya secara resmi telah menyurati KPK secara kelembagaan kepada dewan pengawas KPK berikut salinan surat tembusan ke DPR-RI pada hari jum’at tanggal 20 November 2020 untuk meminta informasi yang sebenarnya, sekaligus mendorong KPK agar segera mengklarifikasi secara resmi.

“Hal ini dilakukan karena hasil temuan LBH-Pijar ada surat panggilan KPK terhadap seorang saksi yang sudah tersebar luas bahkan sampai dikutip juga oleh beberapa media nasional, dan dalam surat panggilan tersebut tercantum juga Nomer sprint.dik/56/DIK/.0001/09/2020, didalamnya menyebutkan bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia meminta KPK harus segera mengklarifikasi surat tersebut secara resmi dan terbuka, karena jika dibiarkan informasi itu beredar dan ternyata tidak benar, dikhawatirkan akan banyak pihak yang terkiminalisasi termasuk Bupati Mimika.

“Dikhawatirkan lagi hal ini akan semakin melemahkan kepercayaan publik kepada KPK, karena ini menyangkut hak yang sangat mendasar, apalagi diera keterbukaan informasi seperti saat ini. Kita berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terjamin kebenarannya dan itu dijamin oleh konstitusi,” tegas Lintar.

“Secara ekaplisit juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa dalam menjalankan kewenangannya KPK harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

YEN

Share.

About Author

Leave A Reply