Proses Sidang Sekda Non Aktif Syaifullah, Tuntutan JPU Dinilai Menyimpang

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BONDOWOSO   –  Kuasa Hukum Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Syaifullah, Husnus Sidqi SH., menyebut terdapat beberapa penyimpangan atas proses sidang kasus ancaman pembunuhan di Pengadilan Negeri Bondowoso. Tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU), pada proses sidang dinilai tidak jelas.

” Ada tiga hal yang menyimpang dalam proses sidang. Pertama, perubahan pasal yang dilakukan oleh penyidik, dari ancaman pembunuhan menjadi ancaman kekerasan,” kata Husnus sidqi, usai mengikuti sidang lanjutan, pembacaan pleidoi,  Rabu, (18/11).

Kedua, lanjut Husnus, tentang alat bukti yang dijadikan dasar dan dakwaan tuntutan. Kemudia yang Ketiga, adalah proses dan prosedur perkara untuk bisa dibawa ke Pengadilan.

“Laporan Saudara Alun Taufana adalah laporan pengancaman dengan Pasal 45 ayat 4 tentang ancaman pembunuhan. Unsur pasal itu tidak terpenuhi. Kemudian, tanpa sepengetahuan tersangka, pasal itu dirubah oleh penyidik,” ujarnya.

Husnus mengatakan, ketika proses tidak terpenuhi unsurnya, penyidikan dihentikan.  Dengan mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3). Kemudian, pelapor melaporkan lagi untuk merubah pasal yang digunakan oleh penyidik.

“Mestinya SP3 dulu, baru pelapor melaporkan lagi permasalahan itu,” terangnya.

Selain tiga hal itu, semua keterangan saksi pada proses persidangan, adalah bersaksi soal pengancaman pembunuhan. Sesuai dengan laporan Alun Taufana atas pengancaman pembunuhan oleh Sekda non aktif Syaifullah. Sementara, tuntutan Jaksa pada proses sidang itu, adalah ancaman kekerasan.

“Anehnya, dalam dakwaan dan tuntutan adalah ancaman kekerasan. Ini dalam istilah hukum tidak jelas atau kabur. Tidak ada persesuaian atau pertentangan,” kata Husnus.

Husnus menilai, alat bukti berupa rekaman yang digunakan untuk menuntut terdakwa tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MK) nomor 20 tahun 2016. Rekaman bisa dijadkan alat bukti, ketika dilakukan oleh pihak yang berwenang. Seperti Polisi, Hakim Jaksa dan Pengacara.

“Merekam itu bagian dari penyadapan. Hal itu bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Menurut MK, ketika setiap orang merekam, akan terjadi ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Sementara itu, JPU Paulu Agung Widaryanto kepada wartawan mengatakan, yang berwenang menghentikan penyidikan adalah pihak kepolisian. Selain itu, semua tuntutan yang disampaikan kepada majelis hakim sudah melalui proses pertimbangan. Begitu juga dengan keterangan para saksi, sudah sesuai dengan proses BAP ketika para saksi memberikan kesaksian di Pengadilan. Sehingga, proses sidang terus berlanjut ketahap berikutnya.

“SP3 dari Kepolisian, bukan wewenang kami, “terangnya.

SHODIQ

Share.

About Author

Leave A Reply