Tak Sesuai Fakta, Kuasa Hukum Kawali Sebut Hakim PN Jeneponto Diduga Masuk Angin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline,id, JENEPONTO  – Sidang putusan kasus perdata PT. PLN (Persero) Punagayya kembali digelar di pengadilan negeri Jeneponto, dengan agenda sidang putusan, Rabu (11/11).

Sidang putusan dengan Nomor perkara 14/Pdt G/2020/PN Jnp yang di Pimpin Ketua Majelis Rizal Taufani, SH, MH.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Rizal Taufani terkesan jauh dari rasa keadilan dan tidak sesuai fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahkan mengesampingkan seluruh fakta-fakta yang di jadikan bukti pada persidangan.

Hal tersebut diungkapkan, kuasa hukum Kawali, DR Muhammad Nur.

“Ini kasus terkait pencemaran lingkungan dan sumur usaha yang semua tingkatan pemerintahan merekomendasikan harus di lakukan ganti rugi dan dalam surat itu tertera dengan jelas nama pemilik sumur kalau ada yg mau mempersoalkan masalah tanah silahkan gugat dengan perkara yang berbeda jadi hakim jangan terlalu dangkal pemahaman dalam memutus perkara, “ujar DR Muhammad Nur.

Menurutnya, putusan ini jauh melenceng dari fakta persidangan, pengacara senior ini pun menduga Ketua Majelis Hakim, diduga “masuk angin”.

“Harusnya Hakim paham dalam materi gugatan bahwa untuk apa PT. PLN (Persero) PLN Pembangkit Punagaya memberikan kompensasi awal kepada Kawali sebesar 91 juta lebih kalau itu menjadi dasar. Sementara Pemerintah dan fakta persidangan dari saksi dan bukti surat menunjuk kawali sebagai pemilik sumur usaha ini dan bukan sengketa kepemilikan lahan tapi kepemilikan sumur yang tercemar dan sampai kasus ini bergulir kepengadilan tidak ada komplain, dan yang merasa persoalkan kepemilikan tanah, “tambah Muhammad Nur.

Kuasa hukum kawali kembali mempertegas bahwa sampai gugatan dan sampai putusan di bacakan tidak ada persoalan kepemilikan tanah dan kalau pun toh hakim dalam putusannya menyatakan bahwa karena tidak ada alas hak kepemilikan tanah lalu siapa yang pernah menggugat terkait kepemikan tanah tersebut.

“Semoga rumor yang berembus bahwa PT.PLN (Persero) PLN Pembangkit Punagaya main mata dengan hakim itu tidak benar,  kalau itu benar maka sangat di sayangkan kalau suap  mempengaruhi putusan, “ungkapnya.

DR.Muhammad Nur, SH, MH menduga ada yang tidak beres dengan putusan hakim , padahal menurutnya dalam putusan sudah jelas mengatakan bahwa hakim sudah menyatakan terjadi pencemaran dan bukti surat terkait pencemaran itu sudah jelas rekomendasinya yang mengarah pada pembayaran ganti rugi.

“Dalam bukti surat juga jelas nama yg tertera PT. PLN (Persero) PLN Pembangkit Punagaya harus mengganti rugi, kenapa putusan hakim jauh dari rasa keadilan bahkan melarikan masalah kepemilikan tanah apa hubungannya dan terkesan majelis hakim tidak mendukung seluruh rekomendasi pemerintah, “ujar Muhammad Nur dengan rasa kecewa.

Tim Kuasa Hukum Kawali dari Law Firm DR. Muhammad Nur& Associates mengumpulkan bukti bukti adanya indikasi suap dan perkara di perjual belikan, apabila hasil investigasi itu benar maka akan tindaklanjuti dengan melaporkan ke Komisi Yudisial.

TIM

Share.

About Author

Leave A Reply