PBJ Mengaku Semua Pihak Sudah Terlibat Soal Pemenangan Tender Bangsal Kayu Sapi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BONDOWOSO – Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso melanjutkan rapat koordinasi soal kejanggalan proses tender Bangunan Saluran Kayu Sapi di Kecamatan Klabang. Kali ini proses klarifikasi itu dilakukan kepada pihak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai pelaksana tender kegiatan.

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono menyampaikan ada 4 item dari semua proses klarifikasi yang dilakukan kepada para pihak. Meliputi kualifikasi, adminstrasi, teknis dan harga.

“Sampai hari ini kita masih menggali evaluasi harga. Kita meminta informasi analisa kewajaran harga yang dilakukan,” kata Sutriono diruang komisi III usai melakukan rapat dengan pihak PBJ, Senin (9/11).

Sutriono mengatakan, pihak PBJ mengaku sudah melakukan evaluasi harga soal penetapan pemenang tender. Dengan melibatkan pihak PUPR dan Inspektorat, Sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020.

“Penjelasan para pihak, baik PBJ maupun PUPR sudah melakukan pertemuan melalui perwakilan. Bahkan juga melibatkan Inspektorat. Persoalan yang kita sorot sekarang, mengapa terlalu rendah, kemudian dilapangan juga seperti itu,” ujar Sutriono.

Selain kerlibatan para pihak, pada proses klarifikasi, pihak PBJ telah memberikan jawaban kepada Komisi III soal jaminan yang harus dilakukan oleh pemenang tender. Pihak PBJ pun telah melakukan hal itu. Namun, fakta temuan dilapangan berbanding terbalik dengan penyampaian PBJ, terutama soal material.

“Kita sudah menelusuri lebih lanjut, apa klarifikasi harga yang disampaikan oleh rekanan kepada PBJ itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Fakta dilapangan, infomasi yang kita terima, rekanan membeli material dilokasi,” terangnya.

Sutri menyampaikan, rakor lanjutan masih akan terus dilakukan oleh Komisi III dengan memanggil kembali pihak PUPR. Analisa kewajaran harga sehingga muncul angka 51 persen dari pagu 995 juta pemenangan tender, menjadi konteks utama yang akan ditanyakan oleh pihak komisi III.

Kelompok kerja atau Pokja pemilihan dalam pengadaan pekerjaan konstuksi melakukan evaluasi kewajaran harga dalam hal total penawaran harga lebih rendah dari 80 persen total HPS. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

SHODIQ

Share.

About Author

Leave A Reply