Penggugat Meminta Hakim Letakkan Sita Jaminan Kantor PT. Indotruk Utama Atas Perbuatan Melawan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Tumpanuli Marbun SH MH dimohon supaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat I (Arwan Koty) dan penggugat II (Alfin) terhadap Tergugat I (PT Indotruck Utama) serta Tergugat II (Tommy Tuasihan). Pasalnya, fakta-fakta persidangan mulai dari bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli sejalan dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat, justru sebaliknya dalil-dalil tergugat harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan oleh majelis hakim karena tidak didukung fakta dan bukti-bukti yang akurat.

“Dalil-dalil kami memang sesuai dengan bukti, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian, tentu saja kami optimis gugatan dikabulkan seluruhnya. Kami sendiri berkeyakinan bahwa majelis hakim PN Jakarta akan memberikan keadilan bagi klien kami yang tengah mencari keadilan mengingat hakim-hakim di PN Jakarta Utara sangat menjunjung tinggi kehormatan hakim,” ungkap Diving Safni SH, Kamis (29/10).

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat jelas karena tergugat I (PT. Indotruk Utama) telah menyerahkan aset Pengggugat II berupa dua lembar giro No EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2108 kepada tergugat II (Tommy Tausihan) tanpa sepengetahuan dan atau tanpa persetujuan Penggugat II (Alfin). Padahal aset dua lembar GIRO tersebut seharusnya dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat II, karena pembiayaan pembelian Escavator Merek Volvo itu tidak jadi dibiayai oleh leasing dan atau tidak kredit lagi, melainkan bayar kontan. Oleh karena pembelian Escavator Merek Volvo yang dibeli oleh Penggugat II kepada Tergugat I secara kontan, maka dengan sendirinya aset dua lembar GIRO yang dijaminkan Penggugat II kepada Tergugat I, sudah bebas dan atau tidak terikat lagi dengan tergugat I (PT. Indotruck Utama), sehingga, sesuai dengan hukum perjanjian aset dua GIRO itu sudah harus kembali kepada Penggugat II selaku yang menjaminkan.

Namun demikian, Tergugat I (PT. Indotruck Utama) entah dengan alasan apa, menyerahkan Aset dua GIRO itu kepada Tergugat II (Tommy Tausihan). Dan selanjutnya Tergugat II mencairkan dua lembar GIRO itu tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Penggugat II. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Inilah fakta pertama PMH yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.

Untuk diketahui, sementara alat berat yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II dari tergugat I secara kontan itu sampai saat ini belum pernah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat II. Padahal pembayaran sudah lunas. Oleh karena tergugat I belum menyerahkan alat berat berupa escavator merek Volvo itu kepada penggugat I dan Penggugat II, maka saat ini (bersamaan dengan PMH ini) Penggugat I telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat I (PT. Indotruck Utama) yang terdaftar dengan Nomor Perkara 181/Pdt.G/Jkt.utr.

“Dalam hal inilah Tergugat II telah melakukan PMH karena uang Rp1 miliar yang dipinjam Penggugat I kepada Tergugat II merupakan pinjaman secara pribadi, seharusnya diserahkan kepada sipeminjam (Penggugat I). Namun hal itu tidak dilakukan tergugat II. Dengan demikian bahwa perbuatan Tergugat II sudah masuk kualifikasi PMH,” tegas Diving.

Diving menyampaikan, keterangan Ahli Perdata Prof. Dr. Atja Sonjaya, SH, MH didalam persidangan menjelaskan bahwa: Pengertian pinjaman tersebut bersifat pribadi, sehingga seharusnya menurut hukum dan kepatutan, wajib bagi Tergugat II mentransfer uang tersebut kepada Penggugat I dan tidak dibenarkan oleh hukum ditransfer langsung kepada Tergugat I.

Adapun latar belakang Jaminan aset milik Penggugat I dan Pengguat II berada di tangan Tergugat I dikarenakan Penggugat I ingin membeli alat Berat Excavator EC 210D dengan harga Rp.1.265.000.000,-dan Penggugat II membeli Alat Berat Excavator EC 350DL dengan harga Rp2,360 miliar, guna keperluan Bisnis Tambang nya di Nabire Papua secara Leasing, sehingga Penggugat I dan Penggugat II memberikan Jaminan Asetnya kepada Tergugat I guna pembiayaan leasing dimaksud, namun Leasing tersebut tidak terealisasi / ditolak oleh Tergugat I dan singkat cerita akhirnya Penggugat II melunasi Excavator EC 350 DL tanpa leasing dari Tergugat I. Namun aset milik dari Pengggugat II yg dahulu sebagai Jaminan yaitu dua lembar giro No EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2108 atas nama penggugat II Alfin tidak dikembalikan kepada Penggugat II namun diberikan secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat II kepada Tergugat II terlebih lagi mencairkan Giro milik Penggugat II, dengan demikian sangatlah jelas Perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan PMH.

Dalil tergugat yang menyebutkan gugatan sebagai nebis in idem (pokok perkara sama diajukan berulang) dengan perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tidaklah benar dan tak dapat diterima. Alasan, karena perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr terkait wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 2 November 2017 antara penggugat I (Arwan Koty) dengan tergugat II Tommy Tuasihan. “Pokok perkaranya berbeda, jadi jauh dari nebis in idem,” kata Diving Safni.

Mengenai nebis in idem
Gugatan penggugat telah tepat bukanlah gugatan yang nebis in idem dengan perkara nomor 157/pdt.g/2019/pn.jkt.utr, karena Perkara No. 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). sementara Perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, adalah gugatan wanprestasi Tommy Tausia selaku penggugat terhadap tergugat Arwan Koty terkait dengan surat pengakuan hutan (SPH). sebab yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara PMH gugatan tergugat I (Arwan Koty) dan Penggugat II (Alfin) terhadap Tergugat I (PT. Indotruck Utama) dan Tergugat II (Tommy Tausia) secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 lembar giro No. EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan giro No. EB 211207 tanggal 17 Januari 2108 milik Penggugat II kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari pada Penggugat I dan Penggugat II, yang mana 2 lembar giro tersebut diserahkan Penggugat II kepada Tergugat I, yang tadinya dalam Perjanjian Jual Beli (PJB) merupakan jaminan kredit pembayaran Leasing pembelian alat berat Escavator merk Volvo dari PT. Indotruck Utama (tergugat I).

Sedangkan di dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. adalah perbuatan Wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 antara Penggugat I (Arwan Koty) dengan Tergugat II (Tommy Tuasihan).

Menurut Ahli Profesor. Dr. Atja Sonjaya, S.H, MH. Yang didengarkan dipersidangan tentang Ne Bis In Idem berdasarkan pada Pasal 1917 KUHperdata adalah Kekuatan Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Bahwa telah terbukti dan tak terbantahkan di persidangan bahwa di dalam SPH tertanggal 2 November 2017 faktanya Giro EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 milik Penggugat II tersebut tidak di cantumkan di dalam SPH tertanggal 2 November 2017 yang dicatatkan pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H.

Bahwa terbukti juga di dalam Persidangan dan diakui oleh Para Tergugat Aset milik Penggugat I berupa Sertifikat Kios dan 2 unit BPKB Mobil, 2 lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp500 juta tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp500 juta tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I berada ditangan Tergugat II, sehingga jika ditotalkan nominal asset yang berada di tangan Tergugat II baik Barang Bergerak maupun tidak Bergerak tersebut Jumlahnya melebihi Pinjaman Uang dari Pada Tergugat II senilai Rp. 1 milyar

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply