Dinilai Berpolitik Kepala BPKSDM Kota Depok Kembali Dilaporkan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA DEPOK — Dinilai sudah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pejabat negara/ASN terlibat atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu kampanye selama masa kampanye.

” Benar, kami kembali melaporkan Kepala BPKSDM Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Supian Suri (SS) ke Bawaslu Kota Depok. Pelaporan tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam melakukan pertemuan antara Idris Somad selaku Calon Walikota Depok periode 2021-2026 bertemu dengan mantan Walikota Depok periode 2000-2005, Badrul Kamal di kediamannya,” ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Depok, Eric Yansen Sihotang S.H didampingi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Kota Depok, Kamis (29/10).

Dia menjelaskan, bahwa sebenarnya
kejadian ini sudah terjadi dari bulan September lalu namun belum ada tindakan maupun sanksi yang tegas dari pihak Bawaslu Kota Depok. Bahkan, Sopian Suri dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Depok, telah mengakui dirinyalah ikut terlibat dalam pertemuan dengan Badrul Kamal tersebut.

Padahal, sudah jelas, dalam pertemuan tersebut bernuansa politik. Bahkan, sudah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pejabat negara/ASN terlibat atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu kampanye selama masa kampanye.

“SS selaku Kepala BPKSDM juga seharusnya dapat menjaga jarak dan integritas karena seharusnya menjadi contoh kepada ASN yang lain. Ditambah lagi Sopian Suri dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengakui bahwa dirinyalah yang ikut terlibat dalam pertemuan dengan Badrul Kamal,” jelas Eric Yansen Sihotang, S.H.

Ditempat yang sama, Kepala BBHAR PDIP Kota Depok, Sean Matthew membenarkan, bahwa praktik keterlibatan ASN dalam kampanye sudah marak terjadi di Kota Depok.

“Untuk itu, BBHAR PDI Perjuangan akan menembuskan surat ini ke kementerian terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Komisi ASN, Bawaslu Propinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia dan sebagainya,” ujarnya.

Sean Matthew menegaskan, bahwa dengan keterlibatan ASN dalam pertemuan politik ini penting untuk ditindaklanjuti karena ASN adalah pelayan publik yang sudah seharusnya netral dalam Pemilukada. Sudah ada pakta integritas atau Surat Kesepakatan Bersama antara Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPKN, Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu RI supaya ASN menjaga netralitas dalam Pemilukada.

“Bahkan juga, ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 terkait hal ini juga. Harapan saya, ASN di Kota Depok dapat menjaga integritas selama Pemilukada Kota Depok,” tandasnya.

MAULANA SAID

Share.

About Author

Leave A Reply