Bahas OMNIBUSLAW, KBM: Pemda Jangan Dialog Dengan Cara Orba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, MAJALENGKA – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kabupaten Majalengka mengadakan dialog bersama perwakilan serikat buruh Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Setda, Kab Majalengka, Rabu (21/10) lalu.

Bupati Majalengka Dr. H Karna Sobahi, Kapolres Majalengka, AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso, Ketua DPRD Kab. Majalengka yang diwakili Wakil Ketua DPRD Hj. Dhora Dharajatin, Sekda Kabupaten Majalengka Eman Sulaeman, Dandim 0617/Majalengka yang diwakili Pasi Intel Kodim 0617 Majalengka, Kapolres beserta Bupati Majalengka menyampaikan apresiasi kepada serikat pekerja dan masyarakat karena pada saat unjuk rasa kemarin berlangsung berjalan aman, lancar dan jauh dari tindakan-tindakan anarkisme.

Dalam dialog tersebut Bupati Majalengka hanya memberikan kesempatan kepada 3 perwakilan serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat nya padahal cukup banyak serikat buruh yang hadir terkait dengan UU Cipta qfwwffqerja yang sudah di sahkan oleh DPR-RI.

Saat tanya jawab berlangsung undangan dari kesatuan buruh marhaenis KBM kabupaten Majalengka keluar meninggalkan acara tersebut karena kecewa tdk terjadi dialog yg dialogis sebagaimana dalam undangan.

Saat dihampiri awak media, ketua DPC kesatuan buruh marhaenis kabupaten Majalengka, Adhi Putra Satria, SH, MH menjelaskan bahwa sikapnya memilih keluar semata-mata kecewa dengan acara yang diselenggarakan.

“Didalam surat undangan yang di tandatangani oleh pak bupati, kami di undang untuk berdialog, tetapi dialog model apa tadi, jika dari 14 serikat pekerja yang diundang tp hanya 3 serikat pekerja yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya itu namanya bukan dialog tapi seminar,” tegasnya.

Kemudian, pada saat itu juga kesatuan buruh marhaenis meminta agar diadakannya audiensi dengan bupati secara mandiri, namun hanya diterima oleh sekertaris daerah Eman Suherman.

KBM Mengusulkan Urgensi Rumah aspirasi buruh

Didalam tatap muka dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, KBM meminta agar pemerintah daerah kabupaten Majalengka dapat lebih terbuka, inovatif dan solutif dalam menjaring kemauan para buruh pasca disahkannya UU cipta kerja.

“Pemda adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat sesuai dengan asas desentralisasi, jadi Pemda itu fungsinya mengamankan dan mensosialisasikan dan menjalankan semua yang diputuskan di pusat namun disesuaikan dengan adat kebiasaan daerah masing-masing, bukan menyalurkan aspirasi lagi kepusat? aya aya wae….Kalo hanya sebatas menerima dan menyampaikan aspirasi kepusat, jasa ekspedisi dan email bahkan jauh lebih baik dan akuntabel, walau hal itu bukan fungsi dan tugas Pemda sesungguhnya, ujar Ketua DPC KBM, Adhi Putra Satria SH, MH dihadapan Sekda Majalengka Eman Suherman.

KBM tambahnya memberi solusi jitu agar eksekutif daerah dapat bekerjasama dengan legislative DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi Jawa barat dan DPRD kabupaten Majalengka untuk membentuk Rumah aspirasi buruh sebagai upaya untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis dan penyebaran virus covid-19 dalam demontrasi buruh.

Tolong hubungi wakil-wakil kami di parlemen, suruh mereka turun untuk menjaring aspirasi buruh, bentuk segera rumah aspirasi buruh dan buat tugas pokok fungsinya, terutama mengenai standar penerimaan aspirasi, dan bagaimana pertanggungjawaban atas Aspirasi buruh yang diterima, baik dr sisi subtansi maupun administrasi nya. tandas adhi menutup pernyataanya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply