Dr Rizal : Pelaku Usaha Tidak Memberikan Hak Konsumen Dipidana Penjara 5 Tahun

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Sidang perdata gugatan konsumen terhadap pelaku usaha dengan nomor register 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, kembali digelar Senin (19/10) dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia (RI), Dr Rizal E Halim.

Dalam persidangan, PT. Promark Strategies Indonesia selaku Tergugat I, PT Dharma Harapan Raya selaku Tergugat II dan Rolas Sitinjak selaku Penggugat dihadiri kuasa hukum masing-masing, sementara Ahli dari Konsumen yang dimohonkan oleh Penggugat dihadiri langsung oleh Ketua BPKN, Dr Rizal E Halim.

Dalam keterangan dipersidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku usaha, yang menawarkan dan memberikan layanan kepada member jasa penginapan, spa, gym, dan lain-lain, (member Borobudur Premier Club di Hotel Borobudur) sampai member tersebut berakhir Penggugat dalam hal ini konsumen belum merima haknya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rizal menyatakan, bahwa oleh karena Penggugat sudah berulang kali reservasi namun pihak Promark/Borobudur atau Tergugat selalu menyatakan kamar penuh, maka hal tersebut patut diduga pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi, sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf k dan pasal 16 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume.
Pasal 9 ayat (1) : “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah : huruf k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

“Pelaku usaha yang melanggar Pasal 62 ayat (1) yang bunyinya : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),” jelas Rizal Halim.

Bukan hanya, Rizal Halim yang juga sebagai Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia ini menegaskan “Dalam Pasal 63 terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa : a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman putusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha,” tegas Rizal.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat Rihard Burton Pangaribuan SH., menyatakan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak memberikan hak Penggugat padahal Penggugat sudah memenuhi kewajibannya sangat jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k.

“Disana sangat jelas disebutkan, Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Artinya pelaku usaha bisa dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5 Milliar,” jelas Rihard Burton, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ia menambahkan, Keterangan Ahli dari Perlindungan Konsumen bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan terlebih dahulu. Dimana saksi fakta yang dihadirkan oleh Penggugat sebelumnya menyatakan sudah berulang kali mempertanyakan terkait compliment night atau penginapan dua malam di Hotel Borobudur, namun faktanya hak daripada Penggugat tidak terpenuhi.

“Klien Kami sudah berulang kali melakukan Reservasi dan mempertanyakan langsung ke Hotel Borobudur, namun sampai gugatan ini diajukan hak klien Kami belum dipenuhi,” kata Rihard Burton.

RESTU

Share.

About Author

Leave A Reply