JAM Pidsus Tetapkan HM Dirut Bank BTN Kalimantan Tersangka Korupsi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 2 Tersangka

Atas nama inisial HM (Dirut PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan YA (Dirut PT. Pelangi Putera Mandiri (PT.PPM), di Gedung Bundar, Jakarta, Selasa (6/10).

Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-52/F.2/Fd.2/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) HM dari PT. Pelangi Putera Mandiri Ya dan PT. Titanium Property.

Menurut Kapuspenkum dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, H.M sebagai Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) periode tahun 2012-2019 diduga telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto (menantu dari HM), dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property.

Pemberian suap atau gratifikasi terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk KC. Samarinda pada tanggal 09 September 2014, dari PT. PPM melakukan pengiriman dana kepada Widi Kusuma Purwanto yang dikirim oleh Rahmat Sugandi Karyawan PT. PPM sebesar Rp. 2,257 miliar.

YA selaku Direktur PT. Pelangi Putera Mandiri yang sudah kenal dengan HM dan Widi Kusuma Purwanto (menantu HM) melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT. PPM yaitu :

1. Pada tanggal 09 September 2014, PT. Pelangi Putera Mandiri mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp. 117.000.000.000,- dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT. Pelangi Putra Mandiri di Bank BPD Kalimantan Timur ;
2. Sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I (pertama) pada tanggal 29 Juli 2016, Restrukturisasi II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2018 ;

3. Bahwa pada saat ini fasilitas kredit tersebut dalam kondisi macet (Kolektibilitas 5) ;

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp. 160 miliar, berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square (3 Tower) ; Sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 Nopember 2017.

Bahwa terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT. Titanium Property yang ditujukan kepada Widi Kusuma Purwanto (menantu HM) dengan total transaksi sebesar Rp. 870 juta dengan perincian :
a. Tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp. 500 juta
b. Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp. 250 juta
c. Tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp. 120 juta.

“Pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan tersebut diatas diduga atas peran serta H.M selaku Direktur Utama PT. BTN (Persero) yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua Debitur dengan tidak sesuai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang berlaku pada Bank BTN. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan didukung dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup maka 2 orang HM selaku Direktur Utama PT BTN dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono.

Sementara YA selaku Direktur PT. Pelangi Putera Mandiri tambahnya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita melakukan penahanan kepada kedua tersangka dengan pertimbangan subjektif penyidik, untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya. Kita lakukan penahanan rumah tahanan negara (Rutan) untuk masa waktu selama 20 hari terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2020 s/d 25 Oktober 2020 dan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Guntur Jakarta Pusat,” kata Kapuspenkum.

Hari menyampaikan untuk melanjutkan pemeriksaan para saksi yang terkait akan dikawal penyidik, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi penetapan Tersangka baru jika terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP.

“Pemeriksaan saksi dan penetapan Tersangka tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid 19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan,” tutup Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono SH MH.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply