Sidang Perkara Penyebotan Tanah Digelar di PN Jaktim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  – Sidang perdata terkait sebidang tanah di kawasan Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN Jaktim), Senin 5/9/2020) kemarin. Sidang ini terkait dengan 511 girik yang dipinjam oleh TNI AU. Namun usai dipinjam girik tanah milik warga tersebut malah digusur TNI AU dengan pasukan lengkap bersenjata, serta traktor.

Agenda sidang kali ini ada menghadirkan alat-alat bukti. Sidang yang dipimpin hakim Nun Suhaini SH MHum ini diwarnai teriakan dari pihak penggugat. Diketahui, tanah seluas 1,8 hektar yang dimilikinya tidak pernah dijual belikan terhadap siapapun.

Menurut istri dari almarhum Said bin Tjabak, Tiwi telah berjuang mendapatkan haknya sejak tahun 1983 silam. Pihak penggugat yang mayoritas para ibu-ibu lansia tersebut berteriak memperjuangkan rasa keadilan.

Surat-surat kepemilikan tanahnya juga lengkap dimilikinya. Dalam sidang tersebut Tiwi membawa anak dan cucu-cucunya yang berjumlah sekitar 10 orang.

” Hakim yang terhormat, saya minta keadilan,” teriak ibu-ibu meninggalkan pintu ruang sidang, Senin (5/10).

Kuasa hukum pihak penggugat yang dipimpin Farasil Syarief, SH MH dengan anggota Mintarno SH dan Santoso SH juga meminta agar hakim bisa menghadirkan pihak-pihak yang membuat tanah kliennya menjadi milik pihak tergugat dalam hal ini TNI AU. Saat itu, suasana sidang pun sempat riuh.

Hakim pun menengahi bahwa dalam sidang gugatan perdata maka pihaknya tidak bisa keluar dari pada perkara perdata. Oleh sebab itu, semua data dan bukti-bukti harus diteliti. Selain itu dikatakan majelis hakim semua pihak juga menyimpulkan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

“Kami juga tidak tau di lapangan, jangan saling berdebat dengan omongan. Berdebat harus dengan tulisan,” kata Ainun.

Farisal Syarief SH MH selaku Kuasa Hukum warga menyampaikan, sengketa tanah girik milik warga terjadi sejak puluhan tahun lalu dan berproses hukum. Semua tingkatan juga memutuskan warga dimenangkan atas sengketa tanah melawan TNI AU.

Hingga kini, TNI AU tetap mempertahankan tanah seluas kurang lebih 4 hektar yang terdiri dari 511 girik. Bahkan, terakhir tak mau menjalankan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA).

” Sidang di PN Jakarta Timur merupakan lanjutan perlawanan warga dalam perkara tanah yang sudah berlangsung panjang dengan pihak Angkatan Udara yang bermarkas di Halim Perdanakusuma,” terang Farisal di PN Jaktim.

Farisal melanjutkan, TNI AU mengklaim jika lokasi pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saat ini dipermasalahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari lokasi yang digunakan untuk pembangunan fasilitas Bandara Halim.

Akan tetapi sebagian lokasi, terutama di tanah galian dibiarkan terlantar puluhan tahun hingga mengundang warga untuk menempati dan menggarapnya secara bebas.

” Yang kita gugat secara khusus TNI AU yang menguasai lahan dan kita juga gugat Mabes TNI, Kemhan serta Depkeu. Jadi ada 4 pihak yang kita gugat,” ujar Farisal yang dampingi rekannya S. Santoso SH MH.

Disamping itu, Mintarno SH, Kuasa Hukum warga lainnya menambahkan, sebagian warga bertahan di lokasi dan lainnya sudah terpencar ke wilayah pinggir, terutama sejak keributan tahun 1980. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 341 /Pdt.Plw/2015/PN.JKt.Tim mengadili dan dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Terlawan Tidak dapat diterima dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.722.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

” Setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung, warga mengajukan eksekusi namun pihak Tergugat mengajukan gugatan Perlawanan dan Putusan perlawanan tidak dapat diterima,” ungkapnya.

Anehnya, kata Mintarno pihak TNI AU mengajukan PK tanpa menunjukan bukti baru dan hasil keputusannya tidak diterima oleh hakim. Pihak TNI AU juga tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut secara tegas. Dari rentetan proses hukum sebelumnya di Pengadilan Jakarta Timur maupun penelusuran dokumen sidang yang dipublikasi Mahkamah Agung, minimal ada tiga pihak yang secara serius berpekara dengan pihak TNI AU.

Pertama, warga yang menguasakan perkara kepada pengacara Jaberlin Lumban Gaol. Kelompok ini mengakui memiliki bukti 511 girik yang mulai mengajukan gugatan sejak 2011. Gugatan itu menyasar tanah yang diakui sebagai TNI AU ini. Warga mengakui tanah itu adalah hak milik adat yang didaftarkan tahun 1937, dengan pajak tahun 1938. Namun lahan sebanyak 511 girik diambil paksa berupa sawah dan kebon buah dan rumah sebanyak 1.600 hektar lebih.

Sesuai putusan PNJakarta Timur tanggal 4 Agustus 2014, TNI diminta mengembalikan surat girik asli 511 lembar dan semua surat-surat yang diambil TNI-AU untuk dikembalikan melalui kuasa Jaberlin Lumban Gaol. Jaberlin telah mengajukan gugatan ke PN Jaktim dengan tergugat Menteri Pertahanan RI sebagai tergugat I, Panglima TNI sebagai tergugat II, Kepala Staf TNI Angkatan Udara sebagai tergugat III dan Menteri Keuangan RI sebagai tergugat IV.

Pengadilan memenangkan pihak Jaberlin Lumban Gaol dengan perkara No. 46/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim. Namun pihak TNI AU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dengan perkara No. 62/Pdt/2012/PT. Dalam sidang tersebut, lagi-lagi pihak TNI AU sebagai tergugat kalah. Belum berhenti di situ, pihak TNI AU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara No. 3442 K/Pdt/2012, namun lagi-lagi pihak TNI AU kalah. Bahkan, tahun 2015, ada penetapan eksekusi PN Jaktim No.21/2015 Eks Jo 46/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim.

Tentu saja pihak TNI AU tidak tinggal diam, terutama ketika mengetahui lahan tersebut akan dipakai untuk sebuah megaproyek. Sebagai tergugat, pihak TNI AU mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang ditangani hakim H. Panji Widagdo, Ibrahim, dan Soltoni Mohdali dengan Panitera Pengganti Nini Ev Yustina dalam perkara No: 731 PK/Pdt/2016. Kata dia, PK itu dikabulkan, kendati dari dokumen persidangan tidak terang benderang apa novum atau bukti baru yang diajukan.

Kelompok kedua yang juga melakukan gugatan adalah sejumlah warga yang mempercayakan pembelaan pada Pengacara Tommy Sihotang. Kelompok ini mulai menggunakan jalur pengadilan karena dialog dengan pihak PSBI tidak pernah menemui kesepakatan. Yang menjadi dasar gugatan Tommy Sihotang adalah soal hak garapan. Perjuangan Tommy berdasarkan pada Pergub DKI nomor 290/2014 yang mengatur pembebasan lahan untuk kepentingan umum, dimana penggarap minimal mendapatkan nilai 25% dari harga tanah secara wajar atau nilai jual obyek pajak (NJOP).

RESTU

Share.

About Author

Leave A Reply