HOT

Unjuk Rasa Warga Violet Garden, Rihard : BTN Harus Bertanggungjawab

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  –  Aksi unjuk rasa ratusan warga Perumahan Violet Garden Kranji Bekasi mendatangi kantor pusat PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (3/8/2020).  Warga meminta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) tertibkan BTN yang masih bermain dalam penyaluran kredit perumahan, serta menuntut BTN mengeluarkan corporate guarantee terkait kepastian sertifikat rumah mereka di Perumahan Violet Garden Bekasi di lahan seluas kurang lebih 5,5 hektar sampai sekarang tidak jelas keberadaannya.

Menurut Kuasa Hukum warga Violet Garden dari Kantor Hukum Amor Iustitia, Laurensius Ataupah SH MH dan Rihard Burton Pangaribuan SH, selama ini warga perumahan Violet Garden secara rutin membayar angsuran KPR kepada BTN akan tetapi warga tidak mendapat kepastian mengenai sertifikatnya.

“Selama ini klien kami rutin membayar angsuran kepada BTN, bahkan sebagian sudah lunas pembayarannya, akan tetapi ketika klien kami menanyakan sertifikatnya, BTN selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Secara hukum, BTN wajib memberikan sertifikat bagi warga yang sudah lunas pembayarannya, sedangkan bagi yang belum, yang sementara mengangsur KPR dan BTN wajib memastikan bahwa sertifikat warga ada di BTN, bukan di tempat lain. Ini ada apa?” kata Laurensius Ataupah SH MH.

Oleh sebab itu, Laurensius menjelaskan, selama ini sudah beberapa kali warga meminta BTN untuk terbitkan corporate guarantee terkait sertifikat warga, akan tetapi BTN selalu menolak permintaan warga dengan berbagai alasan yang tidak jelas.  

Sementara itu, Kuasa hukum warga lainnya, Rihard Burton Pangaribuan SH menjelaskan warga sangat kaget ketika pada tahun 2013  warga mendapat informasi bahwa sertifikat rumah warga ada di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank).  

“Sekitar tahun 2013 tiba-tiba perwakilan dari Maybank datang dan meminta sekitar 204 penghuni Violet Garden angkat kaki dari rumah yang mereka beli secara KPR dari BTN tersebut. Tentu warga sangat kaget,” jelas Rihard. Lebih lanjut Rihard menjelaskan bahwa Maybank mau mengambil rumah-rumah warga karena menurut Maybank rumah-rumah tersebut dijadikan agunan oleh PT Nusuno Karya selaku pengembang untuk mendapatkan modal kerja dan Nusuno Karya gagal bayar.

“Kami sangat heran, bagaimana bisa terjadi ketika BTN memberikan KPR, sertifikat hak milik konsumen tidak dipegang oleh bank, padahal jelas yang menjadi agunan BTN dalam penyaluran KPR adalah sertifikat. BTN harus bertanggungjawab,” kata Rihard.

Menurut Rihard, tindakan BTN telah melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudent banking principle) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Selain itu tindakan BTN juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 4 huruf a yang menyatakan: “Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

“Karena itu kami minta Meneg BUMN untuk menertibkan oknum-oknum di BTN termasuk para direksi yang masih bermain dalam kredit perumahan,” kata Rihard.  

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, perwakilan dari warga Violet Garden ditemui oleh pihak BTN diwakilkan oleh Legal BTN, Wilson Simatupang. Namun demikian tidak ada kesepakatan terkait tuntutan warga Violet Garden sehingga pertemuan berakhir tanpa ada kesepakatan.

Terkait unjuk rasa tersebut RadarOnline.id meminta tanggapan akan tetapi tidak ada yang bersedia memberikan keterangan.

M. Awaluddin, salah satu perwakilan warga mengatakan “Kami kecewa kepada BTN, tidak ada sama sekali tanggungjawabnya kepada kami selaku nasabah BTN. Dimana, kami sebagian warga sudah menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai konsumen namun HAK kami belum kami terima, yakni sertifikat,” tegasnya.

PT Nusuno Karya Pailit

Sementara itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 03/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian /2020/PN Niaga Jkt. Pst jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 22 Juli 2020 telah mengumumkan bahwa PT Nusuno Karya dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Terkait pailitnya PT Nusuno Karya warga perumahan Violet Garden tetap meminta BRI dan BTN untuk memastikan bahwa rumah yang dihuni warga tidak akan diambil alih oleh pihak lain, sertifikat warga aman dan bahkan warga minta BTN untuk mengeluarkan rumah warga dari budel pailit.  

RED

Share.

About Author

Leave A Reply