AMPUH: Tindak Tegas Pelaku Cut and Fill Bukit Aladin Sambau Nongsa Batam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BATAM  –  Hutan lindung atau kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, mencegah banjir dan memelihara kesuburan tanah di kawasan Bukit Aladin Sambau Nongsa Batam diduga dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Nampak terlihat alat berat Beko Escavator, Dam Truk mundar mandir dari lokasi membawa material tanah yang diduga tidak mengantongi izin Cut and Fill melakukan pemotongan lahan di sekitaran kawasan Bukit Aladin Sambau Nongsa Batam.

Terkait dengan hal ini, Ketua DPC LSM Aliasi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) Kota Batam, Budiman Sitompul mengatakan, Lingkungan di Batam sudah sangat memprihatinkan, banyak pengrusakan tanpa memikirkan dampak lingkungannya.

“Semakin hari semakin sangat memprihatinkan lingkungan kita ini, sudah sangat banyak pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, salah satu contoh hutan di Batam sudah pada dirusak,” ujar Budiman saat di lokasi, Sabtu (18/7).

Pematangan lahan tidak bisa dilakukan tanpa izin, lanjut Budiman Sitompul, hal itu adalah Pidana dan melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

“Semua terkait lingkungan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, sudah diatur sanksi Pidana dan dendanya. Terkait pengrusakan lahan yang kita duga Hutan Lindung ini yang memotong bukit dan diduga juga tidak mengantongi izin Cut and Fill, hal ini akan kita laporkan ke Dit Reskrimsus Polda Kepri. Siapapun pelakunya wajib ditindak, instansi terkait tidak boleh tutup mata atas pelanggaran hukum yang merusak tatanan lingkungan demi anak cucu nantinya,” terangnya.

Budiman Sitompul menegaskan, kasus pengrusakan ini wajib ditindak, siapapun itu pelakunya wajib diproses tanpa pandang bulu, kita berkiblat kepada Undang-undang lingkungan hidup, jadi kami dari DPC Ampuh Kota Batam meminta kepada Polda Kepri dalam hal ini Dit Reskrimsus Polda Kepri bertindak tegas atas kegiatan yang sangat merusak lingkungan ini.

“Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan, Kewajiban peranserta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply