Wakil Ketua II DPRD Mura Jadi Saksi Ahli Sidang PHI Palangka Raya

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, PALANGKARAYA – Gugatan Perselisihan hubungan industrial antara 6 orang karyawan yang di-PHK secara sepihak oleh PT. Harmoni Panca Utama (HPU) telah memasuki masa sidang ke-6 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palangka Raya.

Pada sidang yang berlangsung pada Senin (13/7) pagi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin S.HI.,MH, dihadirkan untuk menjadi saksi ahli dari pihak penggugat.

Dalam menyampaikan pandangannya didepan tiga orang hakim, Rahmanto Muhidin, S.HI.,MH dengan tegas menyayangkan sikap dari tergugat (PT. HPU) yang dari awal menutup diri terhadap saran dari perbagai pihak, baik itu penyelesaian tingkat bipartit, hingga tripartit.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin S.HI.,MH.

“Bahkan rekomendasi DPRD Kabupaten Murung Raya untuk mempekerjakan kembali ke 6 karyawan yang menjadi korban PHK sepihak tersebut tidak dihiraukan. DPRD sudah menyampaikan dasar yang dipakai perusahaan untuk mem-PHK ke 6 karyawan, yakni tes urin, hanya sebuah petunjuk dan bukan sebuah bukti,” ungkap Rahmanto.

Dasar pemanggilan PT. HPU pada RDPU DPRD Kab. Murung Raya sudah jelas perintahnya dalam UU 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 159 Fungsi DPRD salah satunya adalah Fungsi Pengawasan termasuk mengawasai pelaksanaan peraturan perundang undangan. Kita mengawasi pelaksanaan UU 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana pihak tergugat PT. HPU dalam hal mem PHK karyawan menggunkaan psl 158 UU No 13 Th 2003 d mana pasal tersebut sudah di anulir melalui putusan MK No. 012/PUU – I/2003 dan sudah dinyatakan ttidak berlaku lagi. Artinya perusahaan psl UU ketenagakerjaan yang sudah tidak berlaku lagi dalam diktum putusan PHK ungkap Rahmanto papda saat menjadi saksi ahli dlm sidang ke 6 di Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya.

DPRD wajib menindak lanjuti setiap pengaduan / aspirasi yg masuk ke DPRD hal tersebut di dasari psl 126 PP 12 Th 2018 sehingga pengaduan 6 org karyawan melalui DPC KSBSI Kabupaten Murung Raya wajib proses melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang menghasilkan rekomendasi kpd pihak PT. HPU untuk memperkerjakan kembali 6 orang karyawan tersebut ungkap Rahmanto Muhidin, saat menjadi saksi ahli di persidangan.

“Kita meminta kepada PT. HPU apapun Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nanti agar dita’ati dan di laksanakan,” tutupnya.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply