Kuasa Hukum HL: Saksi Katakan Tidak Ada Pelecehan Seksual

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, SURABAYA – Sidang lanjutan perkara dugaan cabul yang dilakukan oleh terdakwa seorang pendeta inisial HL (50) terhadap jamaatnya IW (26) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat (3/7) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Ada empat saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya orang tua korban, sepupu, teman korban dan calon suami korban.

Dalam sidang tertutup yang digelar diruang cakra PN Surabaya Kuasa Hukum terdakwa Abdurrahman Shaleh SH., menjelaskan terkait sidang yang digelar tertutup. “Ini persidangan tertutup tolong digaris bawahi, ini sidang tertutup ini tertutup lo,” ucapnya berulang-ulang.

“Jangan berkomentar isi persidangan karena sidang ini sifatnya tertutup, jangan langsung menjastis seseorang dan langsung memojokkan seseorang yang belum tentu bersalah, sedikit saya jelaskan bahwa dalam persidangan tadi pengakuan terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan kepadanya,
Bahkan tadi juga sempat diperlihatkan isi rekaman Videonya, dalam video tersebut tidak ada yang namanya itu perbuatan pelecehan seksual, saksi sendiri tadi juga tidak bisa mengatakan dalam isi rekaman video tersebut apakah ada perbuatan pelecehan seksual, dan saya tanyakan langsung kepada saksi, apakah itu merupakan pencabulan atau pelecehan seksual, jawabnya tidak. Makanya tolong jangan langsung menuduh seseorang apalagi dalam perkara ini hakim belum mengetuk palu bersalah terhadap terdakwa, masih panjang prosesnya, masih ada pintu untuk langkah hukum selanjutny. Ini Nisbi Hukum,” tegas Abdurrahman.

Lain halnya dengan pernyatan Aden selaku juru bicara keluarga Korban, pada saat itu mereka (saksi) melihat pelaku dan korban diatas, akses masuk ke atas di lantai 4 itu tidak bisa sembarangan seseorang bisa masuk, diatas kok ada korban, terangnya.

yang jelas ada pengakuan dan kesaksian pada saat pelaku melakukan hal pencabulan.

Pada saat lanjut Aden, diadakannya rapat majelis, dia (terdakwa) itu ketua majelis Gereja dan dalam hasil rapat majelis, terdakwapun mengakui perbuatannya.

Terkait adanya sanksi pemberhentian terhadap terdakwa selaku pendeta, Aden mengatakan, seorang gembala kalau memang terbukti bersalah tentu ada sanksinya, dan sanksinya diberhentikan, pendeta jemaat harus taat sama aturan pemerintah apalagi dia itu selaku ketua senode, paparnya.

Dalam perkara ini Jaksa Sabetania R Paembonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur, menjerat terdakwa dengan pasal 82 UU tentang perlindungan Anak.

HARIFIN

Share.

About Author

Leave A Reply