Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Desak Pemerintah Tegas Atas Komersialisasi Rapid dan Swab Test

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Sejumlah Advokat dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang antara lain Indra Rusmi, Fernando, Abdul Jabbar, Abdul Salim, Endin, Asep Dedi, Firnanda, Muhammad Yusran, Irwan Lalegit, John S.A Sidabutar, Yogi Pajar Suprayogi, Ari Wibowo, M. Abbas, Erik Anugra Windi, Zentoni, Arjana, Denny Supari, Joe Ricardo, Fista Sambuari, Bunga Siagian dan Johan Imanuel mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk bertindak tegas terhadap komersialisasi Rapid dan Swab Test.

Menurut Perwakilan Fernando mengatakan bahwa Tim Advokasi telah menyurati secara resmi kepada Kemenkes yang ditembuskan kepada Presiden RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta YLKI.

“Ya benar sudah kami kirim surat (2/7) kepada Pemerintah. Pada intinya kami Tim Advokasi merasa
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan yang komprehensif terkait biaya rapid test yang di-komersilkan oleh beberapa rumah sakit yang menerapkan biaya rapid test ataupun swab test yang dikomersilkan,” ujar Fernando kepada radaronline.id melalui WA, di Jakarta, Jumat (3/7).

Menurut Fernando pengawasan ini penting dan harus dilakukan sesuai perintah undang-undang berdasarkan pasal 14, 15, 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan cara mengawasi dan berkordinasi kepada beberapa rumah sakit yang mengkomersilkan biaya rapid test dan swab test tersebut, katanya.

Indra Rusmi juga menambahkan dengan adanya praktek komersialisasi dari pihak rumah sakit terhadap masyarakat atau pasien, maka pemerintah harus tegas menyikapi sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. “Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana tertuang di Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5). Serta sanksi yang dimaksud berupa: 1) Teguran; 2) Teguran tertulis; dan/atau 3) Denda dan Pencabutan Izin,” tegas Indra Rusmi.

“Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah demi kepatuhan terhadap Asas Penyelenggaraan Pemerintah terhadap Ketertiban dan Kepentingan umum sehingga memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan menindaklanjuti secara hukum atas biaya rapid test dan swab test yang di komersilkan oleh beberapa rumah sakit di masa new normal,” tambah Prayogi.

Perwakilan Advokat Muda pada Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Arjana Bagaskara Solichin menerangkan, bahwa pemerintah bisa berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). “Kita berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, untuk mengkaji permasalahan terkait komersialisasi biaya rapid test dan swab test dari sisi perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” ungkap Bagaskara.

Dia mengatakan menunggu respon baik dari Kemenkes atas desakan dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar melakukan pengawasan dengan sebijak mungkin melalui Peraturan Menteri Kesehatan ataupun peraturan perundang-undangan lainnnya yang menjadi turunan agar tercipta solusi demi keadilan bagi masyarakat Indonesia yang saat ini terbebani dengan biaya Rapid Test/Swab Test di masa Transisi Pandemi Covid 19”.Tutup Fernando

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply