Pembangunan Waduk Sunter Mangkrak, Kadis SDA DKI Jakarta Dilaporkan ke KPK

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Pembangunan Waduk Sunter Jakarta Utara mangkrak, LSM ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) melaporkan Kepala Dinas (Kadis) Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Kadis SDA dilaporkan atas dugaan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada proyek mangkrak Pembangunan Waduk Sunter Selatan sisi Timur Tahun Anggaran 2019 dengan kontrak Rp.45,8 miliar.

Direktur Eksekutif LSM ALPPA, Thomson Gultom mengatakan yang dilaporkan bukan hanya Kadis SDA selaku PA tetapi juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT. Sinar Mardagul-PT. Kaya Beton Indonesia (sebagai pemborong) serta PT. Fujitama Cipta Andalan (sebagai konsultan pengawas) karena pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai bestek.

“Pekerjaan tidak sesuai bestek. Kontrak kerja dari 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 atau 131 hari kalender, namun pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Bahkan volume pekerjaan diperkirakan baru mencapai 25 persen. Yang lebih aneh lagi, pemborong tidak mampu bekerja tetapi malah memperpanjang kontrak 50 hari sebagaimana tertuang dalam pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Perpanjangan kontrak itu sudah melanggar aturan,” kata Thomson Gultom, usai melapor ke KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, bunyi pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 itu ialah, ayat (1): dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

huruf (a): berdasarkan penelitian PPK, penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, setelah diberikan kesempatan sekian hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

“PPK menandatangani adendum (perpanjangan kontrak 50 hari kalender dari 15 Desember 2019 sampai dengan 3 February 2020. Namun pekerjaan belum juga selesai. Dari hasil investigasi LSM ALPPA, pemborong masih bekerja sampai akhir Maret 2020. Namun Volume pekerjaan baru berkisar 60 persen. Jadi itu yang menjadi bukti awal adanya dugaan KKN dalam penandatanganan adendum,” ujar Thomson.

Dari perpanjangan kontrak itulah diduga terlihat terjadi persekongkolan PPK dengan penyedia barang dan jasa. KKN dalam perpanjangan kontrak pembangunan dan peningkatan Kontruksi Waduk Sunter Selatan Sisi Timur tahun anggaran 2019 itu.

Selain itu, tambah Thomson, pemborong menggunakan puing-puing sebagai material urugan pada proyek itu. Ribuan kubik puing-puing disulap menjadi urugan, yang seharusnya menggunakan tanah merah. Demikian juga pagar pengaman proyek tidak dipasang.

“Pada setiap proyek semestinya menggunakan pagar pengaman, untuk melindung pekerja baik masyarakat sekitar. Apalagi proyek itu adalah proyek pembangunan konstruksi,” tegas Thomson.

Selain itu, diduga ada permainan dalam perjanjian kontrak dan nilai kontrak. Sebab nilai kontrak yang tertuang pada papan nama proyek Rp45.802.024.403.000,- padahal sesuai dengan data Layanan Pelelangan Sistim Elektronik (LPSE) DKI Jakarta, dimana tender proyek (pemenang Lelang) adalah senilai Rp50.01 miliar dari HPS Rp57.42 miliar. Dan Kontrak Kerja dimulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai 15 Desember 2019.

Terkait pemberitaan laporan ke KPK ini, wartawan belum ada konfirmasi dari pihak Dinas SDA DKI Jakarta.

YEN

Share.

About Author

Leave A Reply