SHGB Digugurkan Fotocopy Eigendom Verponding? YS Purnadi: Pelapor Tidak Memiliki Dasar Hukum Untuk Menjadi Pelapor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nopri SH, dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dituding salah orang mendakwa terhadap terdakwa Peter Sidharta dengan Pasal 167, Jo Pasal 263 KUHP, padahal saksi pelapor tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk membuat laporan.

“Berkaitan dengan pasal 167 KUHP, yaitu memasuki pekarangan orang tanpa ijin, dakwaan JPU itu tidak berdasar sama sekali. Debab, terdakwa Peter Sidharta sudah menempati tanah dan bangunan itu sejak tahun 1951 s/d tahun 2020. Jadi Pasal 167 KUHP itu harus Digugurkan Majelis Yang Mulia,” ujar Yayat Surya Purnadi SH MH kepada media ini diluar sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (23/6).

Demikian juga katanya dengan Dakwaan Pasal 263 KUHP: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Dakwaan itu tidak Palit. Asal-asalan. Boleh dibilang ini kriminalisasi,” ucap Yayat.

Dia mengatakan bahwa JPU tidak menunjukkan surat atau akta otentik yang dipalsukan terdakwa Peter Sidharta.

Disebutkan, Pembayaran PBB atas nama Peter Sidharta dipalsukan. PBB atas nama siapa dipalsukan tidak ada bukti. Selain itu kata Yayat, bahwa PBB bukanlah bukti kepemilikan melainkan bukti pembayaran. Apanya yang dipalsukan?

Kemudian pertanyaan Hakim Tiaris Sirait yang mempertanyakan adanya surat pernyataan dari Peter Sidharta yang menyatakan: “bangunan adalah milik saya”. Dalam dakwaan disebutkan memasukkan keterangan yang tidak benar kepada akta otentik. Siapa yang dirugikan? Pelapor tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai pemilik tanah dan bangunan aquo. (Hanya pengakuan lisan).

“Pertanyaan Majelis hanya bumbu saja. Karena majelis hakim tahu bahwa saksi pelapor juga tidak mempunyai kualitas sebagai pelapor,” tambah Yayat.

Terdakwa Peter Sidharta memperoleh SHGB Nomor: 6308/Penjaringan atas nama Peter Sidharta adalah alas dasar tanah itu berstatus Tanah Negara bukan dari girik atau jual beli. Bahwa dia telah menguasai lahan aquo sejak tahun 1951 sampai terbitnya SHGB tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2020.

Sementara saksi pelapor ahli waris Ali Sugiarto tidak memiliki dokumen yang sah, tentang klaim keberatan dan dasar hukum yang kuat untuk membuat laporan polisi. “Saksi pelapor tidak memenuhi kualitas selaku pelapor,” ujarnya.

Hal itu diutarakannya sebab yang dimiliki saksi pelapor sebagai ahli waris Ali Sugiarto hanya foto copy Egendom verponding atas nama orang lain bukan atas nama Ali Sugiarto. Jadi bukan juga Eigendom Verponding atas nama Ali Sugiarto. Aslinya tidak dapat ditunjukkan.

Akte Jual Beli No.100 tahun 1954 yang isinya Pengikatan Jual Beli (PJB) dengan DP Rp50 dari harga Rp550 yang akan dibayarkan yang dikeluarkan Notaris. Jadi bukan Akte Jual Beli (AJB).

“Jadi bukti saksi pelapor bukan akte jual beli, tetapi PJB yang tidak dilanjutkan dengan jual beli. Pembuat Akte Jual Beli adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bukan Notaris. Meskipun Notaris bisa juga menjabat sebagai PPAT. Tetapi PPATlah yang mengeluarkan Akte Jual Beli Tanah. Dan PJB No.100 tahun 1954 itu tidak ditindaklanjuti dengan Akte Jual Beli. Seiring dengan berjalannya waktu karena PJB tidak ditindak lanjuti dengan AJB maka dengan sendirinya PJB menjadi gugur,” ungkap Yayat Surya Purnadi menegaskan.

Hal itu dibuktikan juga berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta sesuai surat tgl. 23-6-2010 No. 1488/ 11-31.300/V I/2010 perihal penjelasan Status Eigendom Verponding No. 5976 yang diterbitkan 5 Oktober 2010 yang mengatakan, Bahwa berdasarkan Kartu Eigendom yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Eigendom Verponding No. 5976 sisa, bekas pemegang haknya (eingenar) terakhir tercatat atas nama :

  1. Tan Tjie Kin Voor 1/3.
  2. Lie Hong Nio Istri, Thio oen Hoey, Lie Hiang Nio 1/3.
  3. Tan Tjie Hian alias Tan Koen Jauw, Tan Tjie Kin, Lie Hong Nio Istri Thio oen Hoéy, Lie Hiang Nio 1/3. Jadi bukan atas nama Ali Sugiarto.

“Jadi tidak ada dasar hukumnya saksi pelapor yang mengaku ahli waris Ali Sugiarto untuk mengklaim bahwa tanah dan gudang di Jl. Bandengan Utara 52A itu miliknya,” katanya.

Begitu juga dengan IMB No.1880/RB. Tgl 5 Mei 1955 yang dijadikan JPU sebagai bukti kepemilikan saksi pelapor telah dibantah oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari database dan arsip Pemprov DKI Jakarta tidak ditemukan atau terdaftar IMB No.1880 tgl 5 Mei 1955 dan dijelaskan bahwa IMB tersebut bukan produk resmi Pemprov DKI Jakarta. Bantahan itu diterbitkan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi DKI Jakarta 3 April 2010.

Oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa Yayat Surya Purnadi, SH, MH, advokat dari YS Purnadi & Partners memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintah JPU membawa bukti-bukti asli pada persidangan yang akan datang, Selasa (30/6).

Namun JPU berterus terang tidak dapat membawa bukti-bukti asli sebagaimana yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa itu.

Sementara Penasehat Hukum terdakwa YS Purnadi, SH mampu membuktikan kepemilikan kliennya dengan dokumen asli seperti SHGB Nomor 6308/Penjaringan atas nama PETER SIDHARTA, Surat Ukur Tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 00002/Penjaringan/2014, NIB. 05.09.02.01.02756, seluas 670 M 2 , terletak di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5 RT 001/015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta atas dasar tanah negara.

Untuk memperoleh sertifikat SHGB 6308 itu terdakwa Peter Sidharta telah menyetorkan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Rp507.875.000,-. Dan Peter Sidharta telah membayar PBB a.n Peter Sidharta sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2019.

Sementara saksi pelapor belum pernah membayar retribusi kepada Pemprov DKI Jakarta, malah justru menerima uang sewa setiap bulan dari Peter Sidharta sampai tahun 2006, hanya berdasarkan pengakuan saja. Padahal saksi pelapor tidak memiliki dokumen yang sah tentang kepemilikan tanah dan bangunan gudang jl. Bandengan Utara 52A Penjaringan, sementara terus menerima uang sewa dari terdakwa Peter Sidharta sampai tahun 2005. Sejak tahun 2006 terdakwa Peter Sidharta tidak lagi membayar uang sewa kepada Ahli Waris Ali Sugiarto.

Pasalnya, pada tahun 2004, Ahli waris melalui Pinantun Hutasoit dan Bonapisius Sibarani sudah menawarkan tanah dan bangunan untuk dijual kepada terdakwa Peter Sidharta dan harga sudah disepakati bersama. Kemudian Pada saat akan membuat Pengikatan Jual Beli, Notaris meminta Ahli Waris melalui Pinantun Hutasoit dan Bonapisius Sibarani untuk menyerahkan dokumen kepemilikan supaya di buatkan PJB.

Selama tahun 2004-2005 Ahli Waris dan atau Pinantun Hutasoit dan Bonapisius Sibarani tidak dapat melengkapi permintaan notaris. Sejak itulah Terdakwa Peter Sidharta menyadari bahwa selama itu dia membayar uang sewa kepada orang yang tidak tepat. Maka sejak tahun 2006 terdakwa Peter Sidharta tidak lagi membayar sewa kepada kantor Ali Sugiarto.

Dan sejak itu pulalah terdakwa Peter Sidharta mencari tahu siapa sebenarnya pemilik tanah yang ditempati dan disewanya selama ini. Setelah ditelusuri ke Pemprov DKI Jakarta, ternyata status tanah yang dia tempati turun-temurun dari orang tuanya itu berstatus Tanah Negara.

Sesuai dengan UURI Nomor 6 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, bahwa Aigendom Verponding atau Girik tidak di konversi ke Sertifikat sampai tahun 1980 maka dengan sendirinya lahan tersebut mejadi Tanah Negara.

Peter Sidharta berdasarkan pembayaran PBB atas namanya sejak tahun 1982, dan atas dasar penguasaan lahan sejak tahun 1951 ke tahun 1980 sampai dengan tahun 2014 terbitnya SHGB Nomor:3608/Penjaringan atas nama Peter Sidharta sudah sesuai dengan UURI Nomor 6 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Namun berdasarkan kepemilikan yang sah itulah Terdakwa Peter Sidharta dikriminalisasi.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply