Nenek Pasien Negatif COVID-19 di Daftar PDP oleh Rumah Sakit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BATAM – Seorang nenek bernama Yanti Bunarti (84), yang menderita penyakit kekurangan cairan tubuh (electrolyte imbalance at moderate dehydration). Biasanya kita dengar sakit ini di sebut kekurangan garam belum lama ini terjatuh di rumahnya. Sehingga berujung ke rumah sakit. Yaitu RS. Awal Bros Batam.

Saat keluarga sang Nenek membawanya ke rumah sakit Awal Bros Batam, pada Kamis (11/6), dalam hitungan jam, Yanti sang nenek langsung dimasukkan ke dalan ruang isolasi dan diperlakukan seperti pasien mengidap Covid-19. Padahal, Yanti sang nenek tidak pernah keluar dari rumah sebelumnya, dan semua penghuni rumah sangat ekstra hati-hati dalam kondisi kesehatan maupun keluar rumah. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan memeriksakan diri secara rutin di klinik perusahaannya.

Karena di perlakukan dengan tidak semestinya, Jelas pihak keluarga tidak menerima perlakuan terhadap orangtuanya tersebut. Sejak tiba di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit, orangtuanya telah diperiksa secara menyeluruh sesuai SOP Covid di Rumah Sakit tersebut, termasuk jenjang Rapid Test untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona di dalam tubuh sang nenek. Hasil Rapid Test menunjukkan hasil Negatif saat itu.

Nenek berusia 84 tahun itu, tentu saja rentan terhadap perubahan perlakuan terhadap dirinya, baik fisik maupun lingkungan di sekitar. Apalagi jika dimasukkan ke ruang isolasi tanpa penjagaan oleh keluarga, dengan perlakuan segala macam pembatasan, baik makan maupun minum, sementara sang nenek mengeluh lapar dan belum makan sejak pagi. Padahal, pasien yang telah digolongkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ini, masih cukup kuat untuk mengurus diri sendiri, baik mengambil makanan atau minuman, baikpun urusan ke kamar mandi.

Dalam kondisi diisolasi dengan pelayanan sangat minim, keluarga ‘berontak’ dan protes ke pihak rumah sakit. Mereka tidak rela orangtuanya dimasukkan ke ruang isolasi awalnya, karena tidak ada indikasi mengidap Covid-19, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

”Saya menghantarkan orang tua saya ke rumah sakit itu karena orangtua saya terjatuh di rumah tadinya. Sudah biasa, kalau tubuhnya lemah, dia memerlukan suntikan garam ke dalam tubuh. Itulah tujuan saya ke rumah sakit. Tiba-tiba orang tua saya disebut pasien PDP Corona dan diisolasi. Jelas saja saya protes, saya sampai ribut dengan perawat dan dokter agar tidak diisolasi,” ungkap Erni putri dari nenek Yanti Bunardi kepada RadarOnline.id. Senin (15/6).

Perjuangan keluarga sang nenek berhasil. Pihak RS Awal Bros mengizinkan nenek Yanti dipindahkan ke ruang inap VIP. Kebijakan yang diambil pihak rumah sakit itu, tentunya akibat protes keras yang dilakukan oleh keluarga, sehingga memanggil pengacara keluarga ke rumah sakit. Akhirnya Yanti sang nenek, yang sempat dimasukkan selama 5 jam di ruang isolasi saat itu, dapat diselamatkan.

Dalam situasi seperti itu pihak RS Awal Bros tidak membuat mereka berhenti berupaya menjadikan sangnenek sebagai pasien PDP Corona. Tidak lama setelah menginap di ruang VIP, pihak rumah sakit langsung mengadakan test Swab. Dua hari kemudian yakni pada Sabtu 13 Juni 2020, hasil test swab yang dilakukan terhadap sang nenek Yanti dapat diketahui hasilnya Non Reaktif.

Kepala perawat penanggungjawab pasien sang nenek, di ruang Solandra 518 VIP, menyatakan bahwa nenek itu, sebenarnya telah bisa dibawa pulang pada Minggu (14/6). Namun karena keputusan di tangan dokter yang menanganinya, yakni dr Widya Sri Hastuti Sp, belum mengizinkan dibawa pulang, akhirnya keluarga bersabar dan baru dapat dibawa pulang pada Senin 15 Juni 2020.

Keanehan mulai muncul di benak keluarga pada saat mengurus administrasi sebelum membawa sang nenek kembali pulang ke rumah, pihak keluarga kaget mendengar bahwa semua pembayaran telah dimasukkan ke Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19. Besar biaya diperkirakan saat itu mencapai Rp 27.000.000;. Menurut keterangan pihak administrasi dan keuangan RS Awal Bros Batam, semua biaya sang nenek sudah dibebankan ke Gugus Tugas, dan uang jaminan yang telah dibayarkan sebelumnya sebesar Rp 10.000.000; akan dikembalikan kepada keluarga.

Pihak keluarga tidak dapat menerima kenyataan itu. Mereka siap membayar sesuai dengan tagihan yang keluar, asalkan orangtua mereka tidak dimasukkan dalam daftar pasien Corona atau PDP Covid-19. Hal itu berarti tagihan sebesar Rp 27.000.000; mestinya dibayar oleh keluarga karena sang nenek bukanlah PDP Covid-19. Namun pihak administrasi pembayaran RS Awal Bros tetap tidak menerima, dan bahkan menyatakan akan mengembalikan uang jaminan Rp 10.000.000; yang telah disetor ke bagian administrasi rumah sakit.

Meski nenek Yanti berhasil dibawa pulang ke rumah, pihak keluarga masih merasakan khawatir yang sangat tinggi, karena nenek Yanti digolongkan pada PDP, sekalipun semua hasil pemeriksaan negatif Covid-19, bisa saja sewaktu-saktu dijemput Tim Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 ke rumahnya di Sukajadi. Kekhawatiran itu beralasan, sebab beberapa kasus pasien PDP Covid-19 di Batam, dijemput ke rumah atau ke tempat kerja setelah dinyatakan PDP oleh Gugus Tugas.

Di situasi terpisah, Nasip.Siahaan.SH selaku penasehat Hukum Keluarga menjelaskan. Resume Medis yang kelihatannya di duga sengaja sebelum diisi, pada kenyataannya di rumah sakit pasti diisi untuk melengkapi keterangan resume medis sebagai bagian dari rekam medis. ”Ada apa dengan pihak rumah sakit dengan tidak mencantumkan hasil pemeriksaan rapid test dan swab semuanya negatif dan non reaktif itu ? Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan yang sangat besar. bahwa sebenarnya klien kami Yanti Bunardi, telah dianggap pasien Covid-19, jelas hal ini sangat berbahaya. Kita itu yang real-real saja, jangan tidak covid di bilang covid,” katanya.

Selanjudnya atas inisiatif tim penasehat hukum Nasip. Siahaan. SH, sang nenek kembali dikonsultasikan dengan tim dokter dari laboratorium RS Soedarsono di Kabil, Kota Batam. Pihak laboratorium RS Soedarsono mengirimkan tim untuk memeriksa ulang nenek Yanthi melalui rapid test. Hasilnya, sang nenek non reaktif. ”Dari hasil pemeriksaan, semuanya menunjukkan non reaktif, atau negatif Covid-19. Semuanya clear, jika hasilnya seperti ini, tidak perlu lagi dikhawatirkan nenek itu terkena Covid-19. Tidak perlu dilakukan tes swab,” kata petugas dari laboratorium RS Soedarsono.

Berpedoman pada hasil test tersebut, keluarga didampingi penasehat hukum, Rabu (17/6), mendatangi RS Awal Bros. Keluarga bertekad akan membayar tagihan sebesar Rp 27.000.000; dan meminta surat keterangan bahwa orangtua mereka bukan pasien PDP Covid-19, sebab semua pemeriksaan yang dilakukan terkait Covid-19, yakni rapid test dan swab, adalah negatif.

Saat keluarga bersikeras akan membayar tagihan, bagian administrasi keuangan rumah sakit mengeluarkan nota tagihan menjadi sebesar Rp 37.000.000; bukan Rp 27.000.000; sebagaimana telah ditunjukkan pada saat membawa pasien keluar rumah sakit pada Senin, 15 Juni 2020. Jumlah itu sangat mencurigakan, ketika diselidiki, pihak administrasi membuat tagihan tidak mendasar.

Hal contoh yang di maksud adalah, pasien hanya menginap selama 4 hari, dalam tagihan dibuat selama 5 hari. Harga kamar saat akan menggunakan kamar VIP, yang tadinya tarif hanya Rp900.000, menjadi Rp1.700.000. Penggunaan ruang isolasi selama 5 jam, dibuat menjadi 5 hari, dan tarifnya sama dengan Ruang Intensif Care Unit (ICU). Kunjungan dokter spesialis, pada kenyataannya tidak ada kunjungan, sebab di pintu kamar isolasi, Ermi berjaga selama 5 jam diisolasi. Namun dalam tagihan dicantumkan kunjungan dokter spesialis sebanyak 4 kali kunjungan padahal tidak ada sama sekali.

Banyaknya dari nota yang disodorkan itu adalah nota fiktif. Itulah sebabnya keluarga memprotes pihak administrasi keuangan, dan meminta dibuatkan sesuai dengan tagihan yang sebenarnya. ”Klen kami siap membayar, tetapi jangan mereja-reka seperti ini tagihannya. Siapa pun tidak mau membayar yang tidak mendasar, rumah sakit ini kan sudah ternama, harusnya profesional dong cara kerjanya, apa lagi sifatnya pelayanan,” kata Nasip kembali meradang.

Setelah ditunggu sekitar setengah jam lebih, muncullah seorang yang mengaku Kepala Perawat dan sekaligus mengaku sebagai Penanggungjawab Gugug Tugas Covid-19 di RS Awal Bros. Wanita yang mengaku bernama Novita Simbolon itu menyatakan bahwa meski nenek Yanti negatif Covid-19, namun seluruh tagihan rumah sakit nenek Yanti, telah dilapor dan ditagih ke Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Batam, yang diketuai Wali Kota Batam Muhamamd Rudi.

Novita Simbolon menjelaskan, bahwa sejak awal, pihaknya mencurigai pasien nenek Yanti adalah PDP Covid-19. Kecurigaan pihak rumah sakit, kata Novita Simbolon, karena saat diperiksa, paru-paru pasien nenek Yanti mengalami masalah dan dinyatakan Pneumonia J18.9. ”Berdasarkan SK Menteri Kesehatan, jika pasien mengalami masalah di paru-paru, yakni Pneumonia, rumah sakit wajib memasukkan pasien menjadi Pasien Dalam Pengawasan Covid-19, dan langsung kami laporkan ke Gugus Tugas,” katanya.

Dari fakta itu, kata Novita Simbolon, pihak RS Awal Bros memasukkan seluruh tagihan rumah sakit nenek Yanti ke Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Kota Batam. ”Kami tetap mengeluarkan surat keterangan negatif Covid-19 kepada pasien, dan uang jaminan dapat diambil kembali, karena tagihan akan ditangani oleh Gugu Tugas,” katanya menjelaskan kembali.

Inilah puncak dari keheranan keluarga pasien nenek Yanti. Seseorang bisa dimasukkan menjadi pasien PDP Covid-19 meski semua pemeriksaan medis menyatakan negatif Covid-19. Semua tagihan bisa diklaim dengan lancar ke Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19, dan fakta paling memprihatinkan, adalah tagihan biaya rumah sakit bisa dibuat fiktif, tidak sesuai dengan yang telah digunakan.

”Pantas saja pihak rumah sakit ngotot memasukkan pasien menjadi PDP Covid-19, sebab mereka bisa membuat tagihan rumah sakit fiktif. Tetapi modus ini sangat berisiko, sebab pasien dan keluarga pasien bisa apes jika dipaksa masuk ke ruang isolasi. Apalagi jika meninggal, keluarga yang anggota keluarganya disebut pasien Covid-19, tidak bisa menyaksikan pemakaman anggota keluarganya,” ungkap Nasib kembali kepada RadarOnline.id.

Sangat ironis, demi mengejar profit tanpa batas, pihak rumah sakit senang memasukkan pasiennya menjadi pasien PDP Covid-19. Keuntungan yang cukup menggiurkan di tengah sepinya pasien rumah sakit saat masa pandemi sekarang ini, Sehingga tidak segan-segan menggadaikan nyawa pasien demi anggaran Covid-19 yang bebas audit.

Sementara menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menegaskan Senin (15/6), akan menindak tegas siapa pun yang berani menyelewengkan dana COVID-19 yang digelontorkan pemerintah untuk rakyat.

Hal ini sesuai dengan instruksi yang diterima dari Presiden Joko Widodo.

Bahkan Kapolri Idham Azis, telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) di bawah Komando Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Tim Satgas tersebut tidak akan segan-segan menindak oknum yang menyalahgunakan dana itu.

BIN

Share.

About Author

Leave A Reply