Keluarga Yang Diduga Korban Penembakan Novel Baswedan Akan Datang Kepengadilan Minta Keadilan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Keluarga korban pembunuhan, penembakan, dan penyiksaan yang diduga dilakukan Novel Baswedan (sekarang penyidik KPK) akan datang Kepengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk menyaksikan sidang terakhir persidangan terdakwa Rony Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete kasus penyiraman air keras kewajah Novel Baswedan.

Kehadiran mereka dalam rangka, agar mereka bisa menyaksikan keadilan yang diperoleh Novel Baswedan sementara mereka tak kunjung mendapatkan keadilan meski keluarganya sudah dibunuh dan disiksa oleh Novel Baswedan.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, kedatangan para korban Novel itu diperlukan agar para elit hukum di Jakarta, terutama para pakar hukum dan aktivis HAM pembela Novel secara membabi buta, terbuka mata hatinya. Dengan kedatangan para keluarga korban dan korban ini, IPW berharap, Novel Baswedan boleh saja buta matanya akibat disiram pelaku yang kini disidang PN Jakut, tapi mata hati Novel jangan sampai buta, sehingga dia mau mempertanggungjawabkan kasus pembunuhan di Bengkulu.

Neta mengungkapkan ketika para korban mengadu ke Komisi III DPR beberapa waktu lalu, M Rusli Alimsyah mengatakan, dua temannya disuruh menghadap pantai oleh Novel. Lalu Ali yang berada di belakang Novel melihat Novel mengacungkan pistolnya dan tiba tiba mengarahkan laras pistolnya ke wajah Ali, baru kemudian menembak temannya yang menghadap pantai. Akibat perbuatan Novel, Yulian Yohanes meninggal dunia karena kehabisan darah usai ditembak.

Seperti diketahui, kasus penyiksaan para pencuri sarang burung walet yang diduga dilakukan Novel Baswedan terjadi pada 2004 silam. Para korban penyiksaan itu, yakni Irwansyah Siregar, Doni, Rusli Aliansyah, Dedi Nuryadi, dan Yulian Yohannes. Mereka selama lima jam disiksa. Selain dipukul dan disetrum kemaluannya, para korban juga ditembak. Peristiwa ini terjadi di Pantai Panjang Bengkulu, pukul 23.00. Meskipun sudah ditembak mereka masih disiksa dan baru diinterogasi hingga pukul 05.00 WIB. Mereka tidak mendapatkan pengobatan meski dibawa ke rumah sakit.

IPW berharap para korban dan keluarganya datang ke Jakarta, selain menghadiri sidang kasus Novel, mereka perlu mendatangi Istana Presiden, KPK, Komisi III DPR, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung agar Jaksa Agung segera melimpahkan kembali BAP perkara mereka karena sudah diregistrasi PN Bengkulu dengan Nomor Perkara 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Para korban dan keluarganya harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sikap Jaksa Agung yang mengabaikan perintah majelis prapradilan agar kasus Novel diselesaikan di PN Bengkulu adalah sebuah sikap arogansi yang membodohi sistem hukum di negeri ini.

“Jika Jaksa Agung tidak melimpah kan berkas Novel Kepengadilan, maka sikap Jaksa Agung ini bertentangan dengan adagium hukum, restitutio in integrum, yaitu hukum seharusnya menjadi instrumen untuk memulihkan kekacauan di masyarakat. Jaksa Agung telah mencoreng wajah hukum di negara ini, dan ini tentunya telah melecehkan harapan masyarakat yang berharap hukum hadir sebagai panglima,” tegas Neta S Pane.

Neta lebih jauh menegaskan, jika berkas penuntutan Novel tak dilimpahkan ke kepengadilan maka Jaksa Agung tidak layak sebagai seorang penegak hukum. Untuk itu korban dan keluarga korban harus meminta keadilan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ikut turun tangan terhadap persoalan ini.

“Jadi, korban dan keluarga korban perlu minta presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi turun tangan. Akibat Kasus Bengkulu ini bukan cuma anggota masyarakat yang telah dibunuh, tapi hukum dan rasa keadilan juga sudah dibunuh,” ungkap Neta.

IPW melihat ada sebuah upaya untuk melindungi pembunuh, sebab tersangka pembunuhan itu, yakni Novel berlindung di balik nama besar yang menakutkan, yakni KPK. Sudah pasti ini ada akal-akalan di belakang semua ini. KPK dimanfaatkan Tersangka Pembunuhan. “Ini adalah suatu penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur negara dimana Tersangka Pembunuhan dibiarkan petantang petenteng hingga tidak tersentuh hukum. Untuk itu Presiden harus mengarahkan kemudi hukum ke arah yang benar. Hukum harus jadi panglima dan Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung melimpahkan BAP Novel ke PN Bengkulu. Jika Jaksa Agung tidak mau Presiden harus segera menggantinya,” ujar Neta mengakhiri pernyataannya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply