Ketum LI-TPK, Bambang: Dukung Kinerja Penegak Hukum Brantas Korupsi di Indonesia

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Bambang S.SH mengatakan sikapnya tentang Korupsi bahwa LI-TPK beserta jajarannya baik di pusat maupun daerah sangat mendukung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, katanya saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (18/6).

Walaupun pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini sudah berjalan dengan baik, namun hingga saat ini kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga kami sebagai lembaga LI-TPK yang notabene khusus menyoroti korupsi dan mengajak warga masyarakat untuk berperan aktip membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, imbuhnya. 

“Dengan peran serta masyarakat diharapkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat diberantas, sehingga kerugian negara dapat diminimalisir”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. “Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi,” jelas Bambang.

Di samping itu Bambang juga menjabarkan, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. “Maka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan  korupsi,” ucapnya.

Bambang menambahkan, bahwa para ketua DPD maupun Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk agar segera membetuk tim investigasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana daerah. “Terlebih lagi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dari pusat yang dikelola oleh Kepala Desa,” tambahnya.

Lembaga LI-TPK, Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi yang didrikan sejak tahun 2008 mengaja masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan disetiap Daerah agar tidak terjadi penyalah gunaan anggaran dan harus tepat sasaran penggunaannya.

“Kami dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi aparatur Negara RI akan melakukan pemantauan di beberapa instansi yakni  Gubernur, Bupati beserta prangkatnya hingga Kepala Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPN dan intansi lainnya. Dalam hal ini pihaknya melengkapi seluruh anggota dan dibekali KTA/Identitas diri,” terang Bambang kepada RadarOnline.id

RANTO MANULLANG

Share.

About Author

Leave A Reply