Apa Itu Sengketa Tanah? Prof Zainal Hoesein: Setelah Ada Proses Hukum Dipengadilan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA  – Jika ada perselihan atau ada dua atau lebih dari dua orang berselisih dan atau mengklaim sebidang tanah sebagai milik, itu tidak serta-merta disebutkan Sengketa Tanah.

Pegertian sengketa tanah secara hukum menurut ahli hukum tatanegara Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein adalah dimana persolan atau pertikaian kepemilikan tanah itu sudah ada dalam proses hukum dipengadilan.

“Dipengadilan lah diuji siapa sesungguhnya yang berhak menjadi pemilik sebidang tanah tersebut. Disitulah status tanah itu menjadi sengketa secara hukum. Perselisihan atau klaim mengklaim itu belum dapat disebutkan sebagai sengketa secara hukum,” ujar Sang profesor saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pintanuli Marbun, SH, MH mempertanyakan pengertian tentang status tanah sengketa, Selasa (16/6).

Profesor juga menyebutkan bahwa kepala daerah atau gubernur, Bupati dan walikota tidak diperbolehkan secara hukum melakukan eksekusi terhadap sebidang tanah dan menyatakan bahwa tanah itu adalah milik si A. “Terhadap setiap lahan tanah yang dipersengketakan adalah kewenangan pengadilan. Untuk melakukan eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kepala daerah,” ujarnya menjelaskan saat dia dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara Terdakwa Peter Sidharta yang didakwa pasal 167 Jo.263 KUHP.

Profesor Dr. Zainal Arifin Hoesein yang S3nya dari Universitas Indonesia (UI) itu dihadirkan Penasehat hukum (PH) YS Purnadi, SH, MH, untuk mengungkapkan prosedur penerbitan dokumen negara dan kewenangan pejabat publik berkaitan dengan pembatalan sertifikat yang diterbitkan BPN Jakarta Utara oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DKI Jakarta dan adanya pencabutan “surat pernyataan tidak sengketa” oleh RW dan Lurah yang oleh YS Purnadi SH itu dilakukan Ketua RW dan Lurah tanpa prosedur hukum yang benar.

Prof. Zainal menjelaskan bahwa yang menerbitkan sertifikat sebagai dokumen kepemilikan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan kepala daerah.

Dia juga menjelaskan bahwa setiap surat yang dikeluarkan pejabat publik, merupakan dokumen negara dan sah. Dokumen itu sah selama tidak ada yang mempersoalkannya. Jika ada yang mempersoalkan dokumen yang diterbitkan pejabat publik itu maka jalurnya adalah diuji melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Pejabat publik tidak dapat mencabut atau membatalkan dokumen yang diterbitkan nya sendiri. Secara hukum ketatanegaraa itu tidak boleh dilakukan,” ungkap Prof. Zainal.

“Surat Keterangan atau surat penyataan adalah sepihak. Itu penyataan subjektif dan sah selagi tidak ada yang mempersoalkan. Dan jika itu keterangan dari lurah sebagai penjabat publik maka yang menyatakan atau mencabut pernyataan itu adalah pejabat tersebut dan tidak boleh oleh pribadi. Karena jabatan tidak pernah pindah Tetapi pejabat nya yang pindah. Pejabat lurah gonta ganti tetapi jabatan lurah tidak berpindah,” tegas Prof Dr. Zainal Arifin Hoesein menjawab pertanyaan YS Purnadi SH MH terkait dengan Kesaksian Lurah Penjaring dan Ketua RW15, Penjaringan yang mengatakan mencabut surat keterangan bahwa tanah di Jl. Bandengan Utara Nomor 52 A/S Rt. 001 Rw. 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TIDAK DALAM SENGKETA.

Prof. Zainal juga mengatakan bahwa Instruksi Gubernur (Ingub) seharusnya ditandatangani oleh Gubernur. “Ingub itu kan hukum. Sama dengan Perpres (Peraturan Presiden). Perpres atau Inpres (Intruksi Presiden) semua ditandatangani presiden. Kalau Ingub ditandatangani oleh Wagub berarti itu adalah Inswagub,” ujar sang prof saat di konfirmasi dialuar persidangan.

Dia menyebutkan bahwa pada setiap penerbitan sebuah surat oleh pejabat negara tentunya melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya katanya bahwa prinsip kehati-hatian, good government bagi pejabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nopri, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan JPU Astri R, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta-Utara mengatakan bahwa apa yang disampaikan ahli dipersidangan sangat bagus. “Kita tidak bisa memberikan komentar terkait keterangan ahli. Beliau kan gurubesar, apa yang sudah disampaikan di persidangan sudah bagus,” kata Nopri tanpa merinci bagusnya pada keterangan yang mana.

 Sebelumnya JPU Astri mendakwa terdakwa Peter Sidharta dengan Pasall 263, Jo. Pasal 167 KUHP. Pasal 263 KUHP karena terdakwa telah merubah Pembayaran PBB menjadi atas nama Peter Sidharta dan 167 KUHP karena terdakwa memasuki gudang.

Sesuai fakta persidangan bahwa orangtua terdakwa Peter Sidharta telah menempati/menguasai lahan sejak tahun 1951 hingga saat ini.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply